Foto : Penulis : M Mufid Syakhlani Pascasarjana STAINU Jakarta / Peneliti Publica Institut

Agama dan Kebudayaan

mufid | Sabtu , 24 Desember 2016 - 20:00 WIB

Agama dan Kebudayaan memiliki dua persamaan, keduanya merupakan sistem nilai dan sistem simbol; dan keduanya, merasa selalu terancam setiap kali ada perubahan. Dalam skala global, meminjam pendapatnya Kuntowijoyo, paling tidak ada empat persoalan yang akan dihadapi agama dan kebudayaan. Pertama, agama menghadapi sekulerasi (baik obyektif maupun subyektif). Kedua, kebudayaan menghadapi uniformasi, yaitu proses digantikannya diversifikasi kebudayaan yang berupa pilihan budaya individual oleh uniformasi kebudayaan. Ketiga, agama dan Kebudayaan bersama-sama menghadapi persoalan alienasi metafisik, yaitu perasaan tak berdaya manusia menghadapi realitas. Dan terkahir adalah pemecahan dari persoalan pertama, kedua dan ketiga dalam bentuk spiritualisme pasca-moderen yang non-rasional yang merupakan gejala anti-agama dan kontradiksi-budaya, justru menimbulkan persoalan baru daripada memecahkan.
 
Pelestarian kebudayaan (baca: tradisi) sebaiknya tidak dipahami sebagai konservasi budaya yang serba mengedepankan artefak (simbol-simbol), tetapi lebih pada upaya pelestarian semangat nilainya (tradisi sebagai energi perubahan/social capital). Yang jelas kita tidak dapat tidur berbantal tradisi (tanpa perubahan). Menjaga eksistensi agama tidak dapat dengan cara diisolasikan dari perkembangan zaman dengan cara memisahkan teks dari konteks historisnya. Karena itu jawabannya bukanlah panggilan sederhana untuk kembali pada sebuah zaman keemasan pada abad tujuh yang diidealisir dari realitas yang tidak banyak berkaitan dengan dunia saat ini: melainkan dengan tetap mengiringi gelombang perubahan zaman dengan tetap menyertakan pentingnya nilai-nilai agama ikut terlibat dalam membangun wacana moral publik.
 
Paling tidak ada dua kecenderungan umum dalam kaitannya kebudayaan dengan agama: Pertama, dalam kaitannya dengan globalisasi kebudayaan. Jika multikulturalisme dan pluralisme dianggap inheren dalam budaya Barat, maka respon agama (Islam) di Indonesia secara simplistis ada dua kecenderungan umum: (1) multikulturalisme dan pluralisme sepenuhnya dianggap produk Barat yang dianggap distruktif terhadap agama (baca: Islam), karenanya harus ditolak. Respon negatif terhadap Barat dianggap sebagai jalan keluar untuk melepaskan diri dari hegemoni budaya itu. Caranya dengan menggalang budaya tandingan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist melalui apa yang disebut Islam Kaffah; dan (2) meskipun secara konseptual pluralisme dan multikulturalisme berasal dari Barat, tetapi secara subtansial kedua konsep itu dianggap memiliki kesamaan dengan Islam. Sebagai negara yang memiliki pluralitas budaya, multikulturalisme dan pluralisme, dianggap sebagai condition sine quanon guna untuk mengeliminasi konflik-budaya yang muncul akibat semangat neo-primordialisme yang berlebihan, khususnya melalui egoisme kolektif yang numpang dalam semangat keagamaan.
 
Sebagai konsekuensi atas terbukanya ruang publik dalam era-reformasi, telah muncul berbagai kebutuhan penegasan identitas daerah, baik dalam bentuk revitalisasi budaya lokal maupun penegasan kembali atas hukum agama dalam bentuk penerapan syariat Islam di berbagai daerah. Kontestasi tersebut ternyata cenderung menuai kontraproduktif. Di satu pihak, subornisasi formalisasi keagamaan terhadap tradisi lokal telah membuahkan resistensi terbatas yang mengundang kekhawatiran atas punahnya kearifan lokal sebagai kekayaan tradisi. Di lain pihak, telah terjadi penolakan atas pelembagaan tradisi dan/atau aliran sempalan, khususnya yang dianggap bertentangan dengan kelompok mainstream.
 
Sementara dari segi kultural, saat ini sedang terjadi “clash of cultural” yang benturannya akan terus membayangi Indonesia di masa depan. Setelah lumpuhnya Jawanisasi yang pernah disponsori mantan presiden Soeharto, ada dua aliran yang hadir berkat gelombang reformasi.Wacana kesetaraan hak (jender, berkeyakinan, dsb) yang dibungkus dalam polics of recognitation, telah hadir bagaikan tsunami yang menyapu bersih kotoran lama. Berkat gelombang ini, demokratisasi di Indonesia berjalan sangat kencang, penegakan HAM telah berkobar hampir dalam semua lini kehidupan. Proses “pembebasan” telah berjalan secara mengagumkan dan salah satu hasil prestasinya yang menggembirakan dalam periode ini adalah hadirnya konsensus politik tentang keharusan kuota 30% bagi perempuan dalam lembaga legislatif. Terlepas dari perdebatan apakah afirmatif action yang menunda esensi sebagai filter subtansi kesetaraan, memberi makna keadilan distributif, maka semangat yang memberikan peluang atas pentingnya afirmatif action harus dimaknai secara positif atas tumbuhnya semangat yang membebaskan.
 
Bahkan gerakan feminisme hampir memonopoli wacana gerakan perempuan di Indonesia. Namun, seperti umumnya gerakan ideologi, selalu ada limitasinya. Tuntutan kelompok “lain” yang tidak laki-laki dan tidak perempuan, seperti tuntutan pengakuan perkawinan antar Guy atau kaum homoseksual, yang biasa disebut “queer politics” ternyata ada di luar regestrasi gerakan feminimisme, apapun alirannya (Rocky Gerung: 2008). Yang lebih penting, jangkauan tuntutan nilai-nilai itu membuahkan gerakan ini pada ujungnya mudah disudutkan sebagai westernisasi atau sekularisme. Yang, tentu saja sebagian di antaranya ada di diluar registrasi agama. Tidak mengherankan jika kecenderungan seperti ini telah mengundang para agamawan untuk memberikan reaksinya. Pemberian ruang berlebihan atas pengakuan dari apa yang oleh agama dianggap sebagai gejala yang abnormal (pengakuan terhadap kaum Guy), yang telah dilegitimasi dalam payung kebebasan (baca: HAM) dianggap melangkahi hak-hak agama untuk meluruskan keabnormalan itu.
 
Entah kebetulan atau kesengajaan, fenomena itu telah membuat formasi agama hadir dalam corak yang sama sekali berbeda. Gerakan salafi yang dimasa lalu hanya sebagai varian kecil, tiba- tiba muncul sebagai raksasa corak ke-Islaman yang dalam Geertz disebut “religiousness” atau “syari’ah mindedness” dalam istilah Hudgson yang salah satu agendanya menentang perluasan ruang sekulerisme. Implikasi ikutannya Islam di Indonesia, sekali lagi, yang dimasa lalu digambarkan sebagai Islam inklusif, toleran, sinkretis, setia pada tradisi dan sebagainya, yang menjadi ciri utama Islam moderat, dieliminasi karena dianggap tidak sesuai dengan Qur’an dan Hadist atau lebih parah lagi dianggap kaum penggenggam bid’ah . Gerakannya yang selalu mengedepankan teks daripada konteks, bukan hanya mendekontruksi terhadap apa yang disebut “barat” (baca: anti-demokrasi, anti nasionalis, anti-kesetaraan jender dsb) tetapi juga menyudutkan Islam inklusif, toleran, adaptatif dan setia pada tradisi, sebagai sasaran dari gerakan revalisasinya.
 
Islam tradisonalis sebagai jam’iyah yang memiliki basis nilai-nilai:
 
Al-Ikhlash (ketulusan); Al-‘Adalah (Keadilan), At-Tawassuth (Moderasi)
At-Tasamuh (Toleransi); Amruhum Syura Bainahum (Demokrasi) dsb., akan dengan mudah menjadi tertuduh sebagai kelompok yang perlu di Islamkan kembali dalam bentuknya yang paling murni. Benturan corak pemahaman antara Islam revivalis yang serba puritan dalam cara keberagamaannya dengan Islam tradisionalis yang serba moderat dalam menanggapi aspirasi tradisi, merupakan dinamika negatif yang tidak dapat disepelekan.
 
Saat ini apa yang kita butuhkan adalah the third way. Jalan tengah yang mampu menjembatani antara tata nilai –nilai sekuler dan ruh agama. Formulanya dari segi gagasan sekuleris bahwa negara mestinya tidak lagi berfungsi sebagai pengadilan keyakinan dan pendefinisi agama, tetapi hanya bertindak sebagai mediator dan regulator keyakinan. Sebaliknya, nilai-nilai moral tidak bisa dicabut dari ranah publik. Agama tetap harus diletakkan sebagai salah satu sumber hukum dan bukan satu-satunya sebagai sumber intitusi seperti Perda Syari’ah.
 
Nampaknya ada benarnya apa yang disinyalir Yudi Latief (2008), bahwa tidak dapat dipungkiri, sejarah Indonesia telah menghadirkan aspirasi-aspirasi ekstrem: di satu sisi terdapat fundamentalisme radikal yang menghendaki Islamisasi negara secara total dalam wujud negara Islam atau bahkan kekhalifahan Islam. Disisi lain, ada juga aspirasi sekuler radikal yang menghendaki pemusnahan agama dari ruang publik. Akan tetapi kedua arus radikal itu pada akhirnya dapat dilunakkan oleh mayoritas tengah yang bersifat hybrid. Keragaman internal dalam agama-agama, khususnya Islam di Tanah Air ini, menyulitkan terbentuknya representasi agama yang monolitik serta memberi mekanisme bawaan bagi proses moderasi. Dengan kondisi seperti itu terbuka lebar kemungkinan untuk mentransendensikan perbedaan-perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan-perbedaan itu dan menjadikannya berada pada batas toleransi tatanan yang beradab.
 
Penulis : M Mufid Syakhlani Pascasarjana STAINU Jakarta / Peneliti Publica Institut
 


Urgensi Regulasi Sistem Ekonomi Pancasila

Banyak Pemimpin Muda Terlibat Korupsi, Citra Generasi Milenial Dipertaruhkan

Defisit Nasionalisme Berharap Kepada Pramuka

Etalase Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilu