Foto : M Mufid S : Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta / Institut Publica / Institut Pancasila dan Kewarganegaraan

Aktualisasi Nilai-nilai Aswaja NU Untuk Mencegah Redikalisme Agama

mufid | Rabu , 01 Februari 2017 - 10:39 WIB

Historis dan Faktor Pendorong Munculnya Radikalisme Agama
 
Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950-an (tepatnya 1949). Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya atau terbunuh pada awal 1960-an. Sungguhpun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam, dan semacamnya. Gerakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Juga perlawanan terhadap penerapan Pancasila sebagai asas Tunggal dalam politik.
 
Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Sungguhpun begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia.
 
Gerakan radikalisme bukan sebuah gerakan spontan, tetapi menurut Said Aqiel Siradj (sekarang Ketua Umum PBNU) setidaknya memiliki tiga faktor pendukung. Pertama, faktor sosial-politik. Gejala kekerasan agama bisa didudukkan sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Akan masalahnya dapat ditelusuri dari sudut (faktor) sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia. Kedua, faktor emosi keagamaan (”sentimen keagamaan dan solidaritas keagamaan”) untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu juga menjadi pendorong munculnya radikalisme. Ketiga, faktor kultural, yang dianggap sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme Barat yang dicap sebagai musuh besar, juga memiliki andil besar bagi munculnya radikalisme. Secara kultural di masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jerat jaring-jaring kebudayaan yang dianggap menyimpang. Di samping itu kesalahan pemahaman agama juga menjadi faktor pendukung radikalisme agama.
 
NU dan Nilai-Nilai Aswaja
 
Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah/31 Januari 1926 Masehi, pada awal lahirnya sebagai respon atau counter terhadap paham/gerakan Wahabi. Motivasi utamanya adalah untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja). Aswaja merupakan paham yang menekankan pada aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam berupa keadilan (ta’âdul), kesimbangan (tawâzun), moderat (tawassuth), toleransi (tasâmuh) dan perbaikan/reformatif (ishlâhîyah). Nilai-nilai Islam yang dirumuskan dalam Aswaja itu kemudian dijadikan ke dalam Fikrah Nahdhîyah. Fikrah Nahdhîyah adalah kerangka berpikir atau paradigma yang didasarkan pada paham Aswaja yang dijadikan landasan berpikir NU (Khiththah Nahdhîyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka ishlâh al-ummah (perbaikan umat). Fikrah Nahdhîyah itu mempunyai lima ciri (khashâ’ish), yaitu: 1). Fikrah tawassuthîyah (pola pikir moderat), artinya NU senantiasa bersikap tawâzun (seimbang) dan i’tidâl (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. NU tidak tafrîth atau ifrâth. 2). Fikrah tasâmuhiyah (pola pikir toleran), artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. 3). Fikrah Ishlâhîyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (al-ishlâh ila mâ huwa al-ashlah). 4). Fikrah Tathawwurîyah (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. 5). Fikrah Manhajîyah (pola pikir metodologis), artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU.
 
Melalui prinsip-prinsip tersebut, NU selalu mengambil posisi sikap yang akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim (tafrîth, ifrâth) dalam berhadapan dengan spektrum budaya apapun. Sebab paradigma Aswaja di sini mencerminkan sikap NU yang selalu dikalkulasikan atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek mashlahah dan mafsadah. Inilah nilai-nilai Aswaja yang melekat di tubuh NU yang menjadi penilaian dan pencitraan Islam rahmatan lil ‘alamin di mata dunia.
 
Fikrah Nahdhîyah yang memuat nilai-nilai Aswaja itu menempatkan kedamaian sebagai misi Islam. Sungguh ironis terjadi di negeri yang berpedoman pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kekerasan bukanlah bagian dari aksi kemanusiaan dan keadaban, tetapi merupakan aksi kebiadaban. Padahal kita percaya agama mengajarkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Agama Islam misalnya. Sesuai namanya berarti damai dan selamat. Islam membawa misi rahmatan li al-‘âlamîn (menebarkan kedamaian dan ketenteraman bagi semesta alam). Al-Qur’an sumber utama ajaran Islam, dimulai dengan ayat Bismillâhir Rahmânir Rahîm, mengajarkan agar kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, Bismillâh. Bahwa Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, Pengasih dan Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa dalam memulai dan melakukan setiap pekerjaan apa pun harus mengingat keagungan Tuhan sebagai Sang Penebar kasih sayang. Kata Bismillâh sebenarnya mempunyai dua makna sekaligus, yaitu mengingat keagungan Tuhan, yang merupakan ekspresi dari esensi iman itu sendiri. Iman mengandaikan kepercayaan dan keyakinan pada keesaan Tuhan, juga memahami sifat Tuhan sebagai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya keagungan Tuhan tersebut dijelaskan dalam sifat-Nya yang mengajarkan kasih sayang dan kerahmatan. Ayat ini mengajarkan kita untuk membumikan kasih sayang sebagai ekspresi iman. Juga agar kita menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
Hadis, sumber utama kedua ajaran Islam setelah al-Qur’an, memerintahkan agar manusia menebarkan kedamaian, ketenteraman, menjalin tali silaturrahim dan memberi makan orang yang membutuhkan. Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh al-Tirmidzî dari ‘Abdullâh bin Salâm bersabda: ”Ya ayyuha al-nâs, afsyû al-salâm, washilû al-arhâm, wa ath’imû al-tha`âm…tadkhulû al-jannah bi al-salâm. Wahai manusia! Tebarkanlah kedamaian, jalinlah silaturahim (persaudaraan), dan berilah makan orang yang membutuhkan…niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian (HR. al-Tirmîdzî dan disahihkan olehnya). Bahkan Islam juga memerintahkan manusia untuk mempererat tali persaudaraan, melalui shilaturrahim. Silaturahim secara luas bermakna bekerjasama dalam kebaikan, dan berbuat untuk kemajuan bersama, tanpa mengenal perbedaan agama dan keyakinannya. Dalam konteks umat seagama, sesama orang mukmin, umat Islam adalah bagaikan satu bangunan, yang saling menopang sehingga bangunan itu berdiri kokoh ”al-Mu’minu li al-mu’mini ka al-bunyâni yasyuddu ba`dhuhu ba`dhan”. (HR. al-Bukhârî dari Abû Burdah). Oleh karena itu, diingatkan oleh Nabi Saw.: ”Lâ yadkhul al-jannah qâthi`”, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. (HR. al-Bukhârî). Apalagi orang yang berbuat anarkhis bahkan merenggut nyawa manusia secara zalim.
 
Islam pun mengajarkan umatnya untuk melakukan ishlâh (perdamaian). Jika terdapat dua kelompok yang bertikai haruslah mengadakan perdamaian (QS. al-Hujurat/49: 9). Perdamaian ini menjadi salah satu tujuan utama ajaran Islam (maqashid al-Syarî`ah). Hal ini sesuai dengan kaidah Arab yang mengatakan bahwa ”Pada dasarnya pangkal (prinsip utama) dalam hubungan kemanusiaan adalah kedamaian/perdamaian (al-Ashl fî al-`alâqah al-insânîyah al-silm).
 
Hubungan Nilai-Nilai Aswaja NU dengan Piagam Madinah, Konstitusi Negara RI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
 
Nilai-nilai Aswaja NU yang di antaranya berisi toleransi atau penghormatan terhadap keragaman (pluralitas) yang ditanamkan dan dipraktekkan dalam masyarakat itu sesuai dengan konstitusi negara kita (UUD 1945), falsafah atau dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan (Pancasila) dan semboyang keanekaragamaan penduduk Indonesia (Bhineka Tunggal Ika). Demikian pula aktualisasi Aswaja tersebut sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dideklarasikan dalam PBB dan telah diratifikasi ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Bahkan lebih jauh merupakan aktualisasi dari Piagam Madinah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad S.a.w. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis antara Nabi dengan penduduk Madinah yang beragam background dan agamanya dalam kerangka membangun dan menjaga Negara Madinah. Piagam Madinah itulah yang kemudian mempersatukan negara Madinah, sehingga menjadi tempat terpeliharanya keragaman atau masyarakat majemuk (pluralis). Secara singkat, Piagam Madinah itu memuat dasar-dasar dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara, yang berisi dua hal pokok. Pertama, umat Islam, baik imigran (muhajirin) maupun penduduk pribumi (anshar), yang terdiri dari berbagai suku, adalah satu umat, satu komunitas (ummatan wahidah), sehingga mereka harus bersatu. Kedua, sesama muslim dan hubungan antara komunitas Islam dan komunitas lain berdiri di atas lima prinsip: (1) bertetangga dengan baik; (2) satu sama lain saling membantu, termasuk dalam hal menghadapi musuh bersama; (3) membela mereka yang teraniaya; (4) satu sama lain saling menasihati dalam kebaikan; dan (5) saling menghormati agama masing-masing.
 
Dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah itu telah mengilhami lahirnya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. falsafah resmi dari Indonesia merdeka: ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, dan demokrasi. Meskipun dasar-dasar ini pada umumnya diterima oleh anggota-anggota BPUPKI, tetapi para pemimpin Islam merasa tidak senang karena menurut mereka Islam tampaknya tidak akan memainkan peranan yang istimewa. Pada akhirnya, mereka menyetujui apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang merupakan bentuk kompromi, yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas ”ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan (18 Agustus 1945), di tempat yang sama berlangsung pelantikan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pada waktu bersamaan, sidang tersebut juga menetapkan UUD 1945 sebagai falsafah negara. Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement bangsa Indonesia.
 
Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara syariat Islam dan Negara menjadi sumber pertentangan-pertentangan sengit di tahun-tahun mendatang. Badan Penyelidik mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama Indonesia, yang menghendaki sebuah republik kesatuan dengan jabatan kepresidenan yang sangat kuat, dan dengan menetapkan bahwa negara baru tersebut tidak hanya akan meliputi Indonesia saja, tetapi juga Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan (Borneo). Dengan demikian, hari lahir Pancasila yang lebih tepat bukanlah tanggal 1 Juni 1945, melainkan tanggal 22 Juni 1945, yakni hari dirumuskannya Pancasila pertama kali secara resmi, atau tanggal 18 Agustus 1945, yakni hari dinyatakan berlaku untuk pertama kali. Kesimpulan ini pernah dikemukakan oleh tokoh cendekiawan muslim Endang Saifuddin Anshari. Piagam Jakarta dari segi substansi maupun spiritnya merupakan kristalisasi cita-cita bangsa dan tujuan bernegara serta perjanjian luhur yang menjiwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun sebagaimana diketahui sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 para pemimpin Islam bersedia mencoret tujuh kata di belakang kata Ketuhanan, yaitu, ”dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pencoretan tujuh kata tersebut meskipun kontroversial tetapi diterima sebagai blessing in disguised (berkah terselubung) dalam merajut persatuan bangsa. Kompromi ini jelas menunjukkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang religius dengan menjadikan ajaran agama (tidak hanya Islam) sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan negara.
 
Menurut Moh. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), Pancasila bukan lain merupakan jalinan nilai-nilai dasar kristalisasi berbagai nilai yang hidup (volkgeist) dalam masyarakat bangsa Indonesia. Jalinan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945 dijabarkan ke dalam aturan dasar (hukum dasar) dalam bentuk pasal-pasal UUD yang mencakup berbagai segi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, aturan, norma, hukum dasar dalam UUD merupakan manifestasi yang secara substansi memuat dan mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, pasal-pasal UUD semata-mata berisi nilai-nilai sebagai perincian atas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
 
Nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, dirinci ke dalam norma, aturan, hukum dasar yang tercermin ke dalam banyak pasal di UUD 1945. Nilai dasar itu tidak semata-mata berdimensi teologis yang mengisyaratkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, melainkan juga berdimensi politik. Implikasinya, nilai dasar itu menuntut orang untuk mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, sebab agama dan kepercayaan adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan sebagai Khâliq-nya. Dengan demikian Pancasila adalah selaras dengan ajaran Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Madinah.
 
Nilai-nilai Asjawa yang mencerminkan Piagam Madinah, dan selaras dengan Pancasila itu relevan dijadikan pelajaran di tengah-tengah sering terjadinya tindakan premanisme, anarkhisme, perkelahian, dan pertikaian antara kelompok, terorisme, dan sebagainya. Fakta ini sebenarnya bertolak belakang dengan realitas penerapan nilai-nilai Aswaja NU di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan masyarakat. Pada dasarnya, nilai-nilai Aswaja ala NU tersebut selama ini telah diajarkan, ditanamkan dan dipraktekkan secara luas, umumnya di Pesantren. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh ulama/kyai NU atau bercorak pendidikan ala NU telah menanamkan Aswaja NU pada santri-santri (siswa-siswa), sehingga mereka pun mempraktekkan Aswaja NU dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan pesantren maupun di masyarakat.
 
Penulis: M Mufid Syakhlai Mahasiswa PascaSarjana STAINU / Publica Institut / Institut Pancasila
Sumber bacaan: jurnal karya ilmiah Study Pemikiran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


Sejuta Potensi Maritim Indonesia, Kok Masih Krisis Energi?

Pancasila, Islam, Pemuda dan Arti Kemerdekaan Indonesia

Full Day School Sistem Pendidikan Yang Memenjarakan?

Pancasila Sebagai Ideologi Yang Final