Foto : Parlemen Israel setujui UU yang melarang kumandang Azan pakai pengeras suara. (ist)

Parlemen Israel Setujui UU Larang Kumandang Azan Gunakan Pengeras Suara

Ind | Jumat , 10 Maret 2017 - 11:23 WIB

Publicapos.com- Parlemen Israel (Knesset) yang menyetujui undang-undang untuk meredam suara azan di masjid. Knesset melarang kumandang azan dengan pengeras suara pada pukul 23.00-07.00 waktu setempat.

Para pendukung undang-undang menebut, aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di dekat masjid. Selama ini mereka mengaku kesulitan tidur karena pagi-pagi buta terdengar suara azan yang mengumandang di menara-menara masjid.

"Ini merupakan undang-undang yang berusaha melindungi masyarakat yang sedang tidur. Tuhan melarang keimanan merugikan siapapun," kata anggota legislatif pendukung undang-undang tersebut, Motti Yogev seperti dilansir Aljazirah, Rabu, (8/3/2017).

Undang-undang ini, lanjut Yogef, bisa membuat orang tidur nyenyak. Pengeras suara tak boleh ada di Israel selamanya. "Beberapa dekade ini sudah ada alarm jam yang bisa membangunkan orang-orang manapun yang ingin pergi ke masjid," katanya.

Namun, keputusan ini sempat menuai protes keras dari kalangan Knesset sendiri. Anggota Knesset keturunan Arab, Ahmed Tibi (58), mengatakan bahwa keputusan ini sangat rasis. Ia menekankan bahwa itu tidak akan pernah berhasil membungkam kumandang azan bergema.

"Saya mengatakan `Allahu Akbar` dari podium Knesset. Mereka tidak akan pernah berhasil membungkam kami," Tibi, menegaskan. Ia pun menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mendukung pelarangan azan.

Oleh karena itu, Tibi mendorong agar larangan azan berkumandang di negeri Zionis tersebut dicabut. Selain Tibi, sejumlah anggota Knesset keturunan Arab lainnya bahkan merobek salinan rancangan undang-undang sebagai bentuk ketidaksetujuan.

Mereka mengkritik pemerintah Israel yang terus mendorong pemusnahan komunitas Muslim di negara tersebut. Menurut Tibi, tak hanya azan, namun pemerintah juga menargetkan pembatasan kegiatan masjid. "Ini jelas melanggar kebebasan beragama," ujar dia.

Dua versi undang-undang yang disetujui setelah dilakukan diskusi panas. Saat undang-undang itu didiskusikan para anggota koalisi yang berkuasa dan anggota parlemen Arab saling terteriak satu sama lain. Sejumlah anggota parlemen merobek kopian undang-undang tersebut dan mengeluarkannya dari ruang Knesset.

Versi kedua undang-undang peredam azan tersebut menyetujui akan melarang penggunaan loudspeaker oleh masjid-masjid di pemukiman pada jam-jam tertentu. Undang-undang yang rasis tersebut disetujui pada Rabu kemarin.

Undang-undang yang diusulkan harus diterima kemudian masuk ke proses legislatif. Undang-undang tersebut perlu dibacakan tiga kali sebelum diundangkan. Jika undang-undang peredam azan dilanggar maka pihak masjid bisa dikenai denda sebanyak 10.000 shekel (2.700 dolar AS).

Pemimpin kelompok kiri Zionist Union Party  Tzipi Livni  mengatakan, warga Israel yang bangga menjadi bangsa Israel harus bersatu melawan undang-undang yang hanya akan meningkatkan dan menyebarkan kebencian dan ketegangan antara Muslim dan Yahudi.

Arab di Israel sebanyak 20 persen populasi dan sering mendapatkan diskriminasi. Israel berjanji akan melindungi dan menjaga hak-hak beragama semua penganut agama dan melawan diskriminasi  terhadap warga  Arab.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menimbulkan kemarahan selama pemilu 2015 ketika ia mendesak pendukungnya untuk pergi ke tempat pemungutan suara karena orang-orang Arab berbondong-bondong melakukan voting.

Wilayah Yerusalem Timur merupakan bagian dari Palestia yang dicaplok Israel pada  Perang Timur Tengah 1967. Oleh karena itu Yerusalem Timur juga masuk ke dalam wilayah yang dikenai undang-undang peredam azan.


Jordania kecam rencana Israel untuk tutup Bab Ar-Rahmah di Al Aqsa

Raja Salman Tepati Janji, Kompensasi Korban Crane Masjidil Haram Segera Cair

Trump tak Dukung Solusi Dua Negara, Garis Keras Israel Senang