Foto : Misbahul Munir/ Peminat Kajian Kebhinekaan

Bahaya Politik Intoleransi

mufid | Minggu , 12 Maret 2017 - 09:03 WIB

Isu intolerani belakangan ini banyak dibincangkan publik. Baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Terlebih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sampai hari ini masih hangat kita rasakan. Politik intoleransi kerap kali dimanfaatkan oleh sejumlah golongan untuk kepentingan mereka semata. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, intoleransi sengaja dihembuskan secara terorganisir oleh calon tertentu yang tujuannya adalah untuk menghabisi lawan politik.
 
Tentu tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita hidup di Indonesia, negera yang penuh dengan kebhinekaan dan kemajemukan. Konsekuensi dari hidup di negara yang majemuk adalah harus bisa hidup di tengah perbedaan. Dan perbedaan tersebut terdapat pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mulai dari perbedaan suku, ras, budaya dan agama. Maka sudah seharusnya bagi kita yang hidup ditengah kemajemukan bangsa harus bisa merawat toleransi, bukan malah gencar menghembuskan intoleransi demi keuntungan golongan “pikiran sumbu pendek”. Jika intoleransi terus dihemuskan maka akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 
Intoleransi yang dihembuskan untuk kepentingan politik menurus saya merupakan kejahatan terhadap agama. Karena agama dijadikan kedok untuk kepentingan politik. Dan ini yang belakangan terjadi. Agama dijadikan sebagai alat untuk menghabisi lawan politik. Hal yang seperti inilah yang harus kita cegah bersama. Karena perilaku tersebut mengancam kehidupan kebhinekaan dan kedamaian yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Kita harus menyadari kalau bangsa kita ini merupakan bangsa yang majemuk. Terdiri dari banyak agama. Maka kalau dalam pilkada menggunakan isu agama untuk melukai agama yang lain, bisa-bisa akan menimbulkan permusuhan antar umat beragama. Dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.
 
Sebagai contoh terbaru, belakangan energi bangsa terkuras habis dengan ributnya isu memilih calon pemimpin daerah yang tidak boleh dari agama lain, atau harus seagama. Maka sekali lagi saya tekankan, kita hidup di negeri yang majemuk, maka harus bisa merawat kebhinekaan. Jika dalam pilkada, yang merupakan proses memilih pemimpin pemerintahan kita hembuskan isu harus sesuai dengan agama tertentu, sama saja tindakan tersebut mengingkari kehidupan kebhinekaan, yang pada akhirnya berpotensi memecah belah kehidupan bangsa. Padahal, menurut Gus Dur, salah satu ulama besar Indonesia dan merupakan mantan Presiden Indonesia ke empat, bahwa pemilu itu proses mencari pemimpin pemerintahan, bukan mencari pemimpin agama. Karena yang diurusi adalah birokrasi pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterkan rakyat.
 
Dengan demikian, sudah saatnya bagi kita untuk tidak mudah dipengaruhi oleh penyebar isu intoleransi dalam beragama yang berkedok politik. Utamanya dalam memilh calon pemimpin pemerintahan atau pemimpin kepala daerah. Karena dalam pilkada kita mencari pemimpin yang bisa dan pandai dalam mengurusi birokrasi pemerintahan. Bukan pemimpin agama sebagaimana yang selalu digencarkan oleh para penyebar isu intoleransi untuk kepantingan politik.
 
Dalam memilih pemimpin kepala daerah, mestinya kita lebih melihat pada sosok calonnya dan bukan melihat dari agamanya. Yang mesti kita lihat adalah bagaimana rekam jejaknya. Apakah rekam jejak pada kehidupan sebelumnya bersih tanpa tersandung kasus. Sebab tidak mungkin kita akan memilih pemimpin yang banyak memiliki skandal pada rekam jejaknya, apalagi terkena kasus korupsi. Tentu hal tersebut jangan sampai kita lakukan. Kita mestinya memilih pemimpin yang bersih, jujur, tegas, berani menyuarakan kepentingan rakyat. Sebab itu merupakan esensi dari diadakannya pemihan umum kepala daerah (Pemilukada).
 
Kemudian yang paling penting untuk kita hindari adalah, jangan memilih pemimpin yang pro terhadap intoleransi. Sebab bangsa Indonesia ini tidak akan pernah bisa aman dan damai jika di dalamnya terdapat pemimpin yang pro terhadap intoleransi. Apalagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah didukung oleh kelompok yang menghembuskan isu intoleransi masa kampanye demi mendulang suara untuk kepentingan politiknya. Karena, politik intoleransi berbahaya bagi kebhinekaan bangsa kita dan bahkan berpotensi mengancam kehidupan bangsa yang aman dan damai di Indonesia. Wallahu’alam!
 
Penulis: Oleh Misbahul Munir/ Peminat Kajian Kebhinekaan
 


Kenapa Ansor-Banser yang Dimusuhi?

Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia

Membedah Strategi Politik Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta