Foto :

Full Day School Sistem Pendidikan Yang Memenjarakan?

Mau | Selasa , 18 Juli 2017 - 16:43 WIB

Oleh: Rahmat Maulana Siddik, S.H (Alumni UIN Sumatera Utara Medan, Pegiat HAM)

Pendidikan formal maupun informal menjadi sangat penting bagi setiap orang di dunia ini. Sebab, pendidikan sebagai sarana untuk menimba ilmu dan membangun karakter manusia yang lebih baik. Juga yang tidak kalah penting adalah untuk menghindari generasi manusia itu dari jurang kebodohan yang menistakan. Sebaliknya, pendidikan juga bisa menjadi sarana yang menyeramkan bila sistem yang digunakan tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) pada tanggal 12 Juni 2017 menerbitkan sebuah kebijakan melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Tidak sedikit polemik yang hadir karena Permendikbud yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2017 itu. Sebab, dalam Pasal 2 ayat (1) Permendikbud No. 23 Tahun 2017 menyebutkan “Hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu”. Bila kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memaksakan demikian, maka akan lahirlah robot-robot yang tercipta dari sekolah-sekolah itu. Mengapa demikian? Karena otak siswa dijenuhkan dan dipaksakan dengan sistem pendidikan yang memenjarakan itu. Kualitas pengajaran dan bahkan kurikulum yang ada disekolah pun luput dari perhatian pemerintah kini. Padahal, kebijakan pemerintah seharusnya bukan memperpanjang jam belajar melainkan memperhatikan kualitas pengajaran nya.

Ketika Kebijakan Berujung Jatuhnya Korban

Bila diperhatikan sebelumnya, beberapa alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) dalam mengambil kebijakan Full Day School itu bahwa “agar anak tidak sendirian dirumah ketika orang tua mereka yang masih bekerja, dan hal yang penting agar orang tua terbantu mengawasi anak mereka” (Sebagaimana dilansir oleh tirto.id pada 13 agustus 2016). Miskin makna bila argumen utama nya agar orang tua terbantu mengawasi anak-anak nya, dan hanya membuktikan bahwa argumen itu membuat sekolah sebagai tempat penitipan anak semata. sehingga tidak memperhatikan kepentingan dan nasib anak-anak kedepan yang sudah seharusnya diutamakan.

Kembali mengingat Negara Korea Selatan yang membuat kebijakan sama seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai Full Day School. Di Korea Selatan, siswa/i SD dan SMP masuk ke sekolah mulai pukul 07.00 pagi dan pulang pukul 16.30 sore. Sedangkan, untuk siswa/i SMA masuk pukul 07.00 pagi dan pulang pukul 09.30 malam (sebagaimana dilansir oleh Tribunnews.com 19 november 2016). Korea Selatan telah menerapkan sistem pendidikan Full Day School itu terlebih dahulu. Sehingga, laporan Kementerian Pendidikan Korea Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 139 siswa/i Korea Selatan bunuh diri akibat depresi dari kegiatan di sekolah. Bila diambil pelajaran dari negara Korea Selatan yang sudah membuat kebijakan Full Day School itu. Maka, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menghentikan bahkan mencegahnya, bukan justru me-legitimasi dalam sebuah kebijakan. Pemerintah Indonesia belum usai dengan kebijakan kontroversial nya mengenai Ujian Nasional, yang berakibat membawa tekanan bagi para siswa/i itu bahkan hingga berujung pada bunuh diri. Seperti : kasus pada tahun 2014 salah satu siswi SMP N 1 Tabanan Bali yang nekat mengakhiri hidup nya karena persoalan Ujian Nasional. Dan kini, pemerintah kembali membuat sistem pendidikan yang tidak hanya membuat kontroversial namun juga membuat pemidanaan model baru dalam dunia pendidikan.

Finlandia Bisa Jadi Rujukan Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia tidak seperti di Finlandia yang tidak membolehkan siswa/i yang belum berumur 7 (tujuh) tahun untuk masuk sekolah dasar. Di Indonesia, siswa/i yang berada di umur 6 (enam) tahun pun sudah giat di masukkan ke sekolah dasar. Masa-masa pertumbuhan seperti itu harusnya jadi momentum mengasah kreatifitas, minat dan bakat anak serta terbebas dari hal-hal yang mengekang. Justru, semua itu akan terenggut dengan adanya perpanjangan jam belajar yang tidak semestinya. Bila demikian adanya, maka pemerintah tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak sebagai tunas bangsa kedepan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Internasional Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 10 Tahun 2012 menyebutkan “Bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus selalu menjadi pertimbangan utama”.

Berbicara mengenai kebijakan Full Day School ada baiknya pemerintah Indonesia melirik sistem pendidikan di Finlandia yang sudah diakui oleh dunia. Sebab, Full Day School yang jadi kebijakan di Indonesia itu bukan sebuah jaminan bagi kemajuan dan keberhasilan seorang siswa/i, bahkan bisa menjadi sebuah bencana bagi para siswa/i itu. Pemerintah seharusnya melabuhkan hatinya dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan melihat Negara Finlandia. Negara Finlandia termasuk negara terbaik dan terdepan dalam hal pendidikan. Bila dilihat, guru di Finlandia hanya menghabiskan waktu 4 (empat) Jam mengajar dan itu sudah termasuk waktu istirahat. Maka, bila dikalkulasikan waktu belajar siswa/i di Finlandia hanya 165 menit saja sedangkan 75 menit nya digunakan untuk istirahat. Dan lebih banyak siswa/i di Finlandia beraktivitas diluar untuk mengembangkan minat dan bakat nya masing-masing. Sehingga, tidak heran bahwa para siswa/i bisa lebih leluasa untuk menentukan pilihan hidup nya tanpa ada hal apapun yang mengekang. Namun, bukan tiada prestasi yang diraih oleh para siswa/i Finlandia. Tercatat pada tahun 2006 murid sekolah Finlandia mencatat prestasi rata-rata tertinggi di bidang sains dan membaca di jajaran negara maju (sebagaimana dilansir oleh Republika.co.id 13 april 2010).

Akhirnya, Pemerintah Indonesia bisa melakukan studi banding ke Negara Finlandia untuk mempelajari keberhasilan negara tersebut dalam mengelola pendidikan. Sehingga, dengan begitu bisa memahami bahwa tidak penting menambah jam belajar tetapi yang penting adalah menambah mutu dan kualitas pengajaran nya.


Agama dan Kebudayaan

Hari Santri dan Cinta Tanah Air: Peran Mahasiswa PTKI

Islam Nusantara, Tradisi Lokal Keagamaan Ponorogo Suroan dan Grebeg Suro