Foto : Muhaimin Iskandar Ketum PKB sampaikan dengan tegas tolak sekolah lima hari, Senin (7/8/2017).
Ancam Gerakkan Santri Turun ke Jalan, Jika Tuntutan Diabaikan

PKB Tuntut Pemerintah Cabut Permendikbud 23 Tahun 2017

Kis | Selasa , 08 Agustus 2017 - 09:39 WIB

Publicapos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) benar-benar serius menyikapi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud No 23 Tahun 2017). Pihaknya melakukan kajian akademis dengan melibatkan beberapa pakar dan juga pihak yang terkena dampak kebijakan Mendikbud itu, Senin lalu (7/8/2017).
 
Kehadiran Permendikbud itu memang ditengarai munculnya kegaduhan di dunia pendidikan. Sebab sebelum adanya kebijakan yang mengatur hari sekolah, lembaga pendidikan bisa memiliki ciri khas masing-masing dalam mengembangkan pendidikan. Ada yang sekolah enam hari, adapula yang lima hari dibeberapa kota. Namun, kehadiran kebijakan yang terkesan menyeragamkan hari aktif belajar di sekolah justru banyak merugikan lembaga pendidikan tradisional yang dikelola masyarakat, seperti madrasah diniyah (Madin), Pesantren, dan juga sekolah alam. 
 
Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB dalam sambutan mengalami kajian itu menyatakan tegas, pemerintah harus cabut kebijakan sekolah lima hari tersebut yang familiar dengan Full Day School.
”Penolakan PKB terhadp kebijakan full day school (fds) bukan meramaikan media, kami akan serahkan hasil kajian akademik dampak dari kebijakan Mendikbud itu,” paparya.
 
Tokoh yang kerap disapa cak Imin itu, menilai, tujukan mendikbud menguatkan pendidikan karakter lewat program lima hari tersebut dipertanyakan. ”Kalau tujuannya untuk penguatan pendidikan karakter itu bagus, namuan caranya itu tidak tepat,” bebernya. 
 
Justru kehadiran Lima Hari Sekolah itu menggeser peran pendidikan tradisional yang telah lama menjamur di masyarakat yang terbukti dapat mendidik karakter bangsa.
 
Pria kelahiran Jombang itu justru mempertanyakan peran sekolah umum dalam mendidik karakter. Sebab banyak kasus bullying justru terjadi di sekolah. Dirinya pun berasumsi, semakin lama di sekolah bisa jadi aktifitas kekerasan di sekolah seperti bullying terjadi di sekolah.
 
Hadirnya kebijakan itu menurut Cak Imin tidak melakukan kajian yang luas dan mendalam. Parahnya lagi, jika kebijakan itu hanya didasarkan pada asumsi atau pengalaman parsial. Sementara pendidikan merupakan pilar untuk membangun bangsa.
 
Dasar untuk penguatan karakter dalam aturan tersebut sangat lemah. Kemudian jika ditujukan untuk memenuhi hak guru dalam mengajar, sejauh mana nasib guru sekarang dipikirkan. Jangan-jangan dengan jam bertambah, justru menjadikan guru menggantungkan dirinya pada sekolah. Padahal ekonomi keluarganya sangat lemah. Dan juga bila ditujukana gar pertemuan orang tua dengan siswa bisa bertambah selama Sabtu Minggu. Pertanyaan mendasarnya, apakah semua pekerjaan wali siswa PNS ?
 
Pabrik Islam Moderat Terancam
Wakil Ketua PBNU Bidang Hukum, Robikin Emhas mengatakan, kebijakan mendikbud itu rawan memunculkan potensi intoleransi berkembang di sekolah. Pihaknya mengati, banyak kasus intoleransi justru muncul-muncul di sekolah. ”Jika aktifitas di sekolah diperpanjang, artinya sama saja memupuk intoleransi di sekolah,” ungkap dia. 
 
Yang sangat disayangkan, kenapa aturan tersebut jutsru menabrak sistem pendidikan tradisional di tengah masyarakat yang lebih dulu berkembang. Ditinjau dari genoologis, ustadz Robikin mengatakan, khitoh pendidikan Indonesia itu ya berasal dari pesantren. Dan pesantrenlah yang menjadi pabriknya tumbuhnya Islam moderat. “Kalau pabriknya sudah dibunuh perlahan-lahan dengan kebijakan seperti ini, ya tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. 
 
Lukman Hakim dari Forum Kerja Diniyah Takmiliyah (FKDT) menyatakan, jika tuntutan pencabutan permendikbud 23 tahun 2017 itu tidak dipenuhi melalui kajian akademik, pihaknya akan mengajak para santri untuk aksi damai. ”Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan ajak santri untuk mujahadah memperjuangkan bersama, bahwa kehadiran program tersebut mengganggu kesesabilan madin dan pesanteren,” paparnya.
 
Permendikbud 23 Tahun 2017 Tak Mengatur Pendidikan Karakter
Permendikbud yang katanya untuk pendidikan karakter itu justru tidak mengatur sama sekali tentang pendidikan krater. Didalamnya justru lebih banyak hal teknis yang dijelaskan. Seperti bagaimana jam guru mengajar, serta jam istirahat. ”Permendikbud 23 Tahun 2017 tidak ada subtansi pendidikan krakternya,” ungkap Margaret A M anggota KPAI. 
 
Peraturan menteri pendidikan itu banyak melanggar hak anak. Dia mengungkapkan, waktu istirahat yang disediakan dalam sehari hanya 30 menit saja. Dijelaskan dalam aturan, jika jam istirahat ditambah, maka tidak mengurangi jam pelajran. Padahal dalam kajian pendidikan di Finlandia, sebagaimana diungkapkan Margaret, setiap 45 menit jam belajar ada 15 menit untuk beristrirahat. 
 
Waktunya sekolah yang lebih lama itu, menurut Margaret menyita hak anak untuk bermain dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Bahkan ada juga anak yang sepulang sekolah membantu orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut, ternyata tidak benar-benar diperhatikan oleh mendikbud dalam membuat kebijakan. 
 
Selain itu, menyeragamkan kerja orang tua siswa libur kerja hari Sabtu Minggu juga tidak tepat. Seolah-olah warga Indonesia tersebut bekerja menjadi pegawai mapan. Bahkan tidak sedikit warga Indonesia yang bekerja setiap hari. ”Menteri terlalu memanfaatkan pengalaman seseorang untuk membuat kebijakan, jadi anggapan orang tua Sabtu Minggu libur,” tutupnya.
 

 


KPAI sangkal pernyataan Sitti Hikmawatty atas Nama Lembaga

Susanto: Internet Sangat Berpotensi Besar Tularkan Radikalisasi

Purisdiki: Kebijakan FDS Sama Seperti Orde Baru

FDS Bisa Berefek Buruk Pada Sosio Ekonomi Anak Didik