Foto : Anggota DPD RI Komite I, Abdul Qadir Amir Hartono

Gus Anton: Jangan Paksakan Kurikulum Sekolah ke Madin

Kis | Sabtu , 12 Agustus 2017 - 09:47 WIB

Publicapos.com - Kontroversi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, Prof Dr Muhadjir Effendy tentang Hari Sekolah makin memanas saja. Banyak Ormas Islam yang menolaknya, lantaran anggapan tidak pro pendidikan tradisional.
 
NU ternasuk salah satu ormas yang santer menolak kebijakan tersebut. Sebab, 84.796 madrasah diniyah (madin) terancam dengan kebijakan tersebut. Mereka beranggapan kebijakan itu akan memberangkus sedikit demi sedikit pendidikan tradisional yang telah lama dikelola warga NU.
 
Namun niatan Prof Muhadjir justru berbeda. Pihaknya menginginkan, dalam program tersebut ada sinergi dari sekolah dengan madin. Tidak ada niatan memberangus madin dari mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Artinya, ada penyesuaian kurikulum sekolah dengan madin untuk penguatan pendidikan karakter.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI Abdul Qadir Amir Hartono, menilai apa yang dilakukan Mendikbud terlalu dipaksakan. Utamanya dari aspek kurikulum. Misalnya memasukkan kurikulum sekolah ke madin, sanggar seni, klub olahraga. 
 
"Kalau memaksakan kurikulum sekolah ke Madin, sanggar seni, klub olah raga, dan lainnya namanya merecoki dan merupakan bentuk arogansi pendidikan formal terhadap jenis pendidikan lain," ujar Senator Jatim dalam keterangan tertulisnya.
 
Pria yang juga Dosen STIH Sunan Giri itu mengatakan, pada dasarnya kurikulum sekolah sudah didesain sedemikian rupa secara sentralistis oleh pemerintah. Mulai dari kompetensi yang ingin dicapai, indikator capaian kompetensi lulusan, capaian kompetensi pembelajaran, materi yang dipelajari, metode pembelajaran yang disarankan, hingga metode menilai hasil belajar yang tepat.
 
Demikian pula dengan Madin, Sanggar Seni, Club Olahraga. Lembaga yang dikelola masyarakat itupun punca kurikulum sendiri.
 
Berdasarkan alisis kurikulum saja, Gus Anton begitu sapaan Akrabnya, menyatakan, kebijakan Full Day School ini merupakan kebijakan yang masih parsial analisisnya. "Barangkali kebijakan ini lebih tepat untuk masyarakat urban yang tak punya tradisi Madin dan fasilitas sekolahnya relatif lengkap. Namun jelas Full Day School tak cocok untuk konteks daerah yang punya Madin," tutupnya.
 


KPAI sangkal pernyataan Sitti Hikmawatty atas Nama Lembaga

Susanto: Internet Sangat Berpotensi Besar Tularkan Radikalisasi

Purisdiki: Kebijakan FDS Sama Seperti Orde Baru

FDS Bisa Berefek Buruk Pada Sosio Ekonomi Anak Didik