Foto : Mohamad Toha Hasan, Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta (dok)

Menyoal Pembangunan dan Keadilan Agraria

Admin | Selasa , 12 September 2017 - 21:07 WIB

Publicapos.com - Pembangunan selalu mengadapi dua sisi yang penuh polemik. Pertama, pada pembangunan itu sendiri agar terus berjalan demi kepentingan umum. Pada sisi lain ada korban akibat dalih kepentingan umum.
 
Jika kita tinjau kembali, pembangunan pada dasarnya adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pembangunan yang menyampingkan sisi kemanusiaan, lingkungan, sosial dan budaya merupakan bentuk penyimpangan yang menganggap pembangunan hanya melihat satu sisi saja. Padahal, pembangunan harus melihat sisi lain agar tidak ada yang dikorbankan demi nafsu pembangunan. Pembangunan yang hanya berpacu pada satu sisi saja bisa merusak tatanan yang sudah tersusun dalam struktur sosial masyarakat dan lingkungannya.
 
Dewasa ini, pola pembangunan yang lazim dipakai adalah pembangunan yang eksploitatif, eksklusif dan destruktif yang hingga pada akhirnya mematikan struktur sosial masyarakat terdampak pembangunan. Pembangunan pola ini enggan memperhatikan keberlanjutan (sustainable), ikatan sosial masyarakat, hak-hak dasar dan kearifan lokal. Tetapi berorientasi pada aspek peningkatan nafsu ekonomi yang didasari dengan legitimasi hukum dan rasio semata dan hanya beroirentasi pada kepuasan pembangunan yang menafikan tatanan-tatanan masyarakat sebagai proses yang selama ini masyarakat bangun.
 
Pola seperti itu jelas mencederai semangat kemerdekaan yang ingin mengubah susunan masyarakat, membangun bangsa Baru yang bebas dari Imperalisme dan Koloniaalisme serta bebas dari warisan stelsel feodalisme. Seharusnya pemerintah sebagai motor pembangunan harus lebih demokratis, bebas dari penindasan, bebas dari ketidakadilan struktural, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia dan oleh bangsa lain.
 
Pembangunan yang menyampingkan tatanan sosial menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Yang ditakutkan adalah konflik yang akibat perebutan lahan yang menjadi objek pembangunaan. Alhasil, demi pembangunan, pemerintah rela untuk mengeksploitasi, menggusur dan melakukan alih fungsi lahan yang bukan semestinya. Seolah pembangunan selama ini hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek sosial.
 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa itu rakyat? dan rakyat yang mana? Tentu saja rakyat adalah warga negara yang dilayani oleh pemerintah dan mempunyai hak yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara bukan malah dicaplok. Ini negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sering mendengar konflik atas pembangunan antara rakyat vs pemerintah dan pemodal. Tidak lain yang menjadi konflik adalah keberadaan tanah sebagai objek hukum agraria.
 
Pokok-pokok agraria di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tanun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPAA). UUPA yang merupakan aturan khusus/lex superior dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi aturan pokok agraria di Indonesia.  UUPA memberikan kemungkinan bagi Negara untuk memberikan hak atas tanah kepada perorangan dan badan hukum sesuai keperluannya.  
 
Dengan demikian, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas kewajarannya jelas merupakan hal yang bertentaangan dengan asas landreform yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial yang merupakan nilai dan prinsip pancasila berperan penting dalam prinsip bernegara termasuk penguasaan agraria. Keadulatan sosial merupakan elemen penting pembentuk perdamaian, kesejahteraan dan kemajuan dalam setiap komunitas dan Negara. Negara penganut demokraasi memeiliki beberapa landasan fundamental yang harus ditegakkan termasuk keadilan dalam penguasaan agraria di Indonesia.
 
Pada dasarnya segala bentuk pengelolaan agraria didasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai ketentuan dasar yang menyatakan:“Bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
 
Pasal tersebut adalah dasar pengelolaan agraria. Sudah jelas bahwasannya agraria yang merupakan bagian dari pasal tersebut mutlak diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.  Kesejahteraan rakyat yang merupakan cerminan keadilan sosial sebagaimana nilai luhur keadilan sosial dalam pancasila harus dijalankan oleh Negara. Senada dengan pasal 6 UUPA bahwasannya semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka segala bentuk penguasaan atas tanah harus memiliki nilai sosial untuk mewujudkan keadilan.  Demikianlah hukum yang sebagai panglima di Indonesia mengatur agraria.  Landasan yuridis-normatif tersebut sudah barang tentuadalah cita-cita luhur bangsa ini untuk meujudkan Negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya berdasarkan hukum dan prinsip pancasila.
 
Namun, fakta berbicara lain.  Terbaru, konflik agraria melanda beberapa daerah di Indonesia.  Kasusnya hampir sama yaitu perebutan hak antara pemodal dan rakyat kecil dengan dalih pembangunan dan lain sebagainya masa depan kesejahteraan rakyat terancam punah. Data tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi peningkatan hingga dua kali lipat jumlah konflik agraria selama 2016, dibandingkan tahun sebelumnya. Sesuai data yang dikeluarkan KPA, selama satu tahun lalu saja, terjadi lebih dari 400 konflik agraria di seluruh Indonesia.Anchor[1]
 
Pancasila yang secara prinsip dan menjadi grund norm telah dicederai dengan konflik ini.  Hal ini membuktikan bahwa Negara masih belum bisa mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan agraria yang secara konstitusional diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya nilai pancasila dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan asas pembangunan Indonesia. Tidak lain tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial terutama masa depan petani dan sumber daya alam Indonesia. Pertanyan yang harus dijawab adalah bagaimana prinsip pancasila dalam konsep pembangunan di Indonesia.
 
Pancasila dalam Konsep Pembangunan dan Keadilan Agraria
Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari  dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila ke 5 tersebut terkandung nilai nilai yang merupakan  tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup besama. Maka di dalam sila ke 5 tersebut terkandung nila keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan tuhannya.
 
UUD 1945  sebagai konstitusi Negara Republik  Indonesia memiliki banyak wajah. UUD 1945  tidak saja  dapat  dilihat  sebagai  konstitusi  politik  (political constitutional) yang  mengatur  pembagian kekuasaan  di  dalam  negara,  melainkan  dapat  pula  dilihat  sebagai  konstitusi  ekonomi  (economic constitution) dan konstitusi sosial (sosial constitution) seperti yang telah saya perkenalkan sejak tahun 1990  melalui  disertasi  saya  pada  tahun  1991.[2]  UUD  1945  saya namakan  konstitusi  ekonomi (economic constitution) karena berisi dasar-dasar kebijakan Negara di bidang perekonomian.[3] UUD 1945  juga  saya  sebut sebagai  konstitusi    hijau  (green  constitution)  karena  berisi  dasar-dasar pengaturan  mengenai  pengelolaan  dan  perlindungan  hidup,[4]  bahkan  konstitusi maritim  (blue constitution) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.[5]  Begitu pula persoalan agraria yang dalam pasal 33 ayat (3) adalah bagian normatif dari segala aspek pngaturan tata ruang di Indonesia.
 
Begitu kompleks UUD 1945 dalam mengatur segala tata ruang di Indonesia.  Lebih khusus pada pasal 33 ayat (3), bahwa sebeenarnya yang diatur dalam UUD 1945 adalah bentuk implementasi normatif nilai dasar pancasila. Secara tersirat pasal 33 ayat (3) adalah bentuk ketentuang yang menjamin hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Sistem penguasaan yang diatur dalam konstitusi telah menegaskan bahwa secara mutlak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.  Kesejahteraan inilah yang menjadi poin real dari keadilan sosial. Keadilan sosial yang menjadi nilai/prinsip pada sila kelima adalah point penting dalam konsep penguaasaan Negara terutama dalam agraria.
 
Konsekuensi  dari  konsep-konsep  kunci  tersebut  di  atas, membawa  pemahaman  bahwa  Indonesia,  secara  konseptual merupakan  negara  yang  menganut  paham  negara  kesejahteraan (welfare  state).  Dalam  paham  negara  kesejahteraan,  negara  turut campur/berperan dalam  aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran  rakyat.  Peranan  tersebut  pada  prinsipnya  digunakan ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat banyak (basic needs) seperti pendidikan, kesehatan dan barang publik  lainnya (public goods) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Hal  ini  kemudian  ditegaskan  secara  lugas  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  dalam  sebuah  kalimat  demi  sebesar-besamya  kemakmuran rakyat  .[6]
 
AnchorPada  dasarnya  Pembukaan  UUD  1945,  merupakan  sebuah rumusan norma dasar  (postulat) dari  eksistensi negara  Indonesia. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pembukaan UUD 1945 suatu  norma  yang  dengan  sendirinya  benar  (self  evidence),  dan sebagai norma dasar perlu diturunkan ke dalam norma yang Iebih operasional  (khusus).[7]  Memahami  rumusan  Pasal  33  UUD  1945 yang  demikian, membawa  konsekuensi  bahwa  hubungan  antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dengan sarana/cara (Pasal 33 UUD 1945). Dalam posisi yang demikian,  Pasal  33  dan  34 UUD  1945 merupakan  kaidah  hukum yang  fundamental  dari  UUD  1945  yang  validitasnya  bergantung pada pembukaan UUD  1945.
 
Dapat disimpulkan bahwa prinsip pancasila dalam konsep pembangunan dan keadilan agraria telah diimplementasikan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  Sebagai wujud keadilaan sosial secara tegas keadilan agraria adalah dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya unuk kemakmuran rakyat Indonesia.
 
Konflik Agraria dalam Prespektif Prinsip Keadilan Sosial
Konflik agraria di Indonesia buka hanya persoalan perebutan lahan semata. Isu yang berkembang dan menjadi fakta realadalah lebih dari persoalan hak milik dan guna usaha agraria. Segala bentuk kewenangan Negara ditentukan oleh hukum, oleh karena itu Indonesia adalah Negara hukum. Segala elemen Negara tidak dapat sewenang-wenang dalam bertindak dan mengambil keputusan, ada prosedur dan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagai syarat sah suatu kebijakan. Begitu pula dengan konflik yang ada pada kasus ini, bahwa ketimpangan dan tindaakan yang tidak mencerminkan konsep dasar pancasila telah berbentuk fakta. Aturan telah ada namun konflik tak terbendung, bisa jadi aturan hukum yang tidak sesuai atau pelaksanaanya yang menyimpang.
 
Keadilan sosial yang secara normatif telah tergambarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mutlak menjadi dasar hukum penguasaan agraria.  Lebih lanjut secara terperinci sebagai aturan lex spesialis UUPA telah mengatur tata ruang agraria di Indonesia.  Cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilaan sosial bagi seluruh masyarakay Indonesia sudah tertulis dalam angan ideologis dan konstitusional.  UUD 1945 telah memberikaan amanat dan UUPA sebagai payung hukum agraria telah begitu ideal dalam konsep pembangunan Indonesia dewasa ini.
 
Anomali terjadi, dengan legitimasi hukum yang berlaku para pemodal melakukan.  Yang perlu digaris bawahi adalah pentingnya tindakan korektif pemerintah, sejarah telah membuktikan bahwa tindakan korektif seribu kali lebih penting dari pada tindakan antisipatif.  Pemerintah daerah tidak begitu selektif dalam memberika izin tambang dan jika impleementasinya adalah ancaman petani maka tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Kesimpulan
Pancasila sebagai falsafah Negara harus diinterpretasikan dalam bentuk tindakaan bernegara. Terutama dalam hal penentuan kebijakan. Kesejahteraan sosial secara tidak tidak langsung dijamin berdasarkan konstitusi.  Berdsarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi filosofi segala bentuk kewenangan Negara dalam melakukan kebijakan.  Dalam hal ini, berkaitan dengan konflik agraria secara konseptual jaminan keadilan sosial telah terpatri dan dilandaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dibidang hak lingkungan hidup dan hak penguasaan Negara atas kewenangan agraria yang sebasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Keadilan agraria yang seharusnya adalah menjamin hak dan masa depan petani sebagai wujud kesejahteraaan rakyat, inilah yang dinamakan keadilan sosial bag seluruh rakyat Indonesia.
 
 
Penulis
Mohammad Toha Hasan
Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta


Full Day School Sistem Pendidikan Yang Memenjarakan?

Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia

Membedah Strategi Politik Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta