Foto : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. (istimewa)

Ratas Mekopulhukam, Wiranto: Clear, Polemik Pembelian Senjata Telah Diselesaikan Hari Ini

Ind | Jumat , 06 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Publicapos.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menggelar rapat kordinasi terbatas terkait polemik soal pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri, yang membuat heboh publik belakangan ini.

Wiranto mengatakan, permasalah polemik soal senjata telah clear dengan digelarnya rapat hari ini. "Informasi dan situasi berkembangnya situasi mengenai pembelian senjata oleh aparat keamanan telah diselesaikan melalui koordinasi hari ini," kata Wiranto usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Rapat dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Direktur PT Pindad Abrahan Mouse.

Wiranto mengungkap, polemik muncul akibat banyaknya regulasi yang mengatur soal pengadaan senjata di berbagai institusi. "Adanya banyak regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api yang telah diundangkan sejak 1948 sampai dengan tahun 2017, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api," ungkapnya.

Ia menyebut, setidaknya ada empat undang-undang, satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan satu Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal pengadaan senjata. Selain itu, ada pula satu surat keputusan dan empat peraturan setingkat menteri.

Terkait dengan hal tersebut, kata Wiranto, pemerintah akan mengkaji dan menata ulang seluruh regulasi tersebut untuk kemudian diterbitkan satu kebijakan tunggal.

"Maka segara akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang regulasi tesebut tentang pengaturan senjata api sampai kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api," ucap mantan Panglima ABRI itu.

Wiranto mengatakan, pemerintah membutuhkan soliditas aparat keamanan nasional, yakni TNI dam Polri dalam menghadapi ancaman negara. Dia memandang berkembangnya situasi mengenai pembelian senjata oleh aparat keamanan merupakan upaya untuk memecah belah soliditas satuan keamanan negara.

"Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk memecah belah soliditas satuan keamanan negara adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Sehingga harus kita hentikan dan netralisir untuk kepentingan bangsa dan negara terutama berlangsungnya pembangunan nasional yang sedang digalakkan Presiden Jokowi," kata Wiranto.

Polemik soal pengadaan senjata berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Setelah itu, beredar kabar sebanyak 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017).

Senjata milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex. Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi kargo tersebut dalam rangka pengamanan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya. Setyo juga menyebut pengadaan senjata-senjata itu telah sesuai dengan prosedur.


Hadi Tjahjanto Batalkan Keputusan Gatot, Syarwan Hamid: Sebagai Senior TNI Saya Prihatin

Survei Populi Center, Kemenpora Urutan 5 Dari 10 Kementerian Berprestasi

Menko Kemaritiman: Presiden Jokowi Target 2020 Indonesia Jadi Swasembada Garam

Jokowi Akan Putuskan Usulan Densus Tipikor dalam Rapat Kabinet