Foto : Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Istimewa)

KSPI dan Fadli Zon Bantah Pernyataan Jokowi soal Daya Beli Masyarakat

kis  | Sabtu , 07 Oktober 2017 - 15:19 WIB

Publicapos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah penurunan daya beli masyarakat lebih banyak disebabkan pergeseran pola belanja dari offline menjadi online seperti yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
 
KSPI menilai pergeseran pasar dari offline ke online justru tak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Organisasi itu malah menganggap perubahan ke arah online menimbulkan kerugian dan terjadinya PHK besar-besaran.
 
"Shifting ke online itu justru menyerap tenaga kerja sedikit dan menutup lapangan kerja besar-besaran. Akibat terjadinya pergeseran ke online itu lebih fatal," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, di Gedung LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017). 
 
Iqbal menyatakan Presiden Jokowi sedang berpolitik terhadap rakyat saat melontarkan pernyataan tersebut.
 
KSPI berpendapat sebaliknya, penurunan daya beli masyarakat sekarang terjadi akibat upah murah yang menyebabkan daya beli serta konsumsi menurun, bukan sekadar  pergeseran pasar.
 
Sementara itu, Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan penurunan daya beli masyarakat merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
 
Ia mengaku selalu mendapati masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokok.
 
"Kalau kita lihat dan dalam rangka reses maupun serap aspirasi, saya termasuk lihat bahwa daya beli masyarakat memang melemah. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi mereka umumnya merasa kesulitan hidup semakin besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
 
Ia mengatakan, penurunan daya beli masyarakat bukan isu politik melainkan murni isu ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi tak perlu merasa diserang oleh lawan politiknya dalam menyikapi isu tersebut.
 
Dia menilai penurunan daya beli masyarakat justru terjadi karena berbagai kebijakan Jokowi yang tidak memihak rakyat.
 
Ia pun mencontohkan program pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan Jokowi. Menurut Fadli, proyek pembangunan infrastruktur belum tentu berdampak pada rakyat.
 
Apalagi, kata Fadi, pemerintah kerap mengumpulkan utang luar negeri dan dana masyarakat untuk memperlancar proyek infrastruktur.
 
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja digulirkan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di Pemilu Presiden mendatang. 
 
Dia mencontohkan isu penurunan daya beli masyarakat yang belakangan ini berhembus. Padahal, menurut dia, kenyataan yang ada hanyalah pergeseran dunia usaha offline menuju online.
 
“Ada isu daya beli turun. Itu siapa yang ngomong? Oh orang politik. Tidak apa-apa. Memang tugasnya seperti itu buat isu 2019,” kata Jokowi di Ritz Carlton Kuningan, Selasa (3/10/2017).
 
Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.
 
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Ersyah Marinto sebelumnya menuturkan peralihan daya beli masyarakat dari offline ke online belum bisa dibuktikan.
 
Pasalnya, banyak pelaku e-commerce yang masih enggan berbagi hasil pertumbuhan penjualan dan transaksinya. Hal itu juga karena kebanyakan e-commerce bukan perusahaan terbuka di pasar modal.


Resmi Dilantik, PWRI Minta Anis-Sandi Jadi Motor Persatuan Masyarakat

Punya Basis Massa Kuat, Cak Imin Dinilai Layak Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Mampukah Elektabilitas Prabowo Kalahkan Jokowi?

Hary Tanoe: Pemerintahan Jokowi Bangun Ekonomi dan Politik yang Baik