Foto : Ilustrasi (ist)

Siapa Nasabah Indonesia yang Mentransfer Dana Rp18,9 Triliun?

Ind | Senin , 09 Oktober 2017 - 11:15 WIB

Publicapos.com- Pihak Regulator keuangan Eropa dan Asia Tengah sedang menyoroti uang nasabah Indonesia, dimana uang tersebut ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura. Uang yang ditransfer sebanyak 1,4 Miliar dolar AS atau sekitar Rp18,9 triliun tersebut, disinyalir untuk kepentingan `militer`.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastradi mengatakan, informasi tersebut didapatkan otomatis dari pihak perbankan dan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Pajak yang disahkan mulai Juli 2017. "Mereka (regulator jasa keuangan Eropa dan Asia) lapor kok Standchart ke kita," ujar Ken.

Regulator juga berpesan kepada Ken bahwa nasabah yang transfer Rp18,9 triliun juga harus memperbaiki SPT-nya."Kasih tahu suruh ikut betulin SPT-nya," kata Ken.

Ken pun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Standchart. "Dulu by request. Sekarang otomatis bank atau lembaga jasa keuangan memberikan (informasi) otomatis. Hal itu sesuai UU yang dibuat oleh pemerintah," papar Ken.

Ketika ditanya mengenai identitas nasabah yang transfer Rp18,9 triliun, Ken tidak bisa memberitahukan meski pihaknya sudah mengantongi identitas nasabah. Karena hal tersebut bagian dari kerahasiaan negara. "Oh enggak boleh," jawab Ken.

Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membenarkan adanya transfer tersebut. "Benar ada pergerakan dana WNI sebagaimana berita tersebut," kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.

PPATK, kata Badaruddin, belum bisa menyebutkan pihak yang terkait dengan transfer dana dalam jumlah besar tersebut. Seperti dilansir tempo, Badaruddin mengatakan telah mengetahui adanya transfer dana itu beberapa bulan lalu, dari mitra PPATK.

Badaruddin mengatakan PPATK sudah berkoordinasi dengan instansi yang berkompeten ihwal transfer dana Rp18,9 triliun sejak beberapa bulan lalu. Namun senada dengan Dirjen Pajak, Badaruddin juga menolak memberi identitas pihak atau orang yang terkait dengan transfer dana tersebut. "Atas permintaan mitra kami, kami tidak boleh menyebutkan identitas mereka," ujarnya.

Transferan uang ditujukan ke rekening milik warga negara Indonesia yang memiliki hubungan dengan militer. Seorang sumber mengungkapkan bahwa StanChart diselidiki setelah karyawan mengajukan pertanyaan awal tahun lalu mengenai waktu transaksi dan apakah sumber dana nasabah telah diperiksa dengan benar.

Uang itu ditransfer ke nasabah Indonesia, yang memiliki hubungan dengan militer pada akhir 2015 sebelum Guernsey mengadopsi sistem Common Reporting Standard (CRS), sebuah kerangka kerja global untuk pertukaran data pajak, pada awal 2016. Guernsey adalah pulau yang berada di bawah pengawasan Inggris.

Di bawah CRS, regulator yurisdiksi yang berbeda secara otomatis akan saling bertukar informasi dengan satu sama lain. Lebih dari 100 yurisdiksi telah mengindikasikan bahwa mereka akan menandatangani standar yang mulai berlaku di Guernsey pada 2016, namun belum berlaku di Singapura dan Hong Kong sampai 2018.

Juli lalu, Standard Chartered mengatakan telah menutup kantornya di Guernsey dan mentransfer semua aset dan layanan fiducia ke Singapura, dengan alasan kebutuhan klien yang berubah.

Otoritas Moneter Singapura, bank sentral negara itu, dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey kemudian mulai menyelidiki rangkaian kejadian tersebut. Sumber itu mengatakan otoritas Perilaku Finansial Inggris, regulator Standard Chartered, mengetahui transfer tersebut, tapi tidak mengkaji ulang secara mendalam.

Sumber juga mengatakan regulator dianggap tidak mengawasi cara proses dan transfer Standard Chartered itu. Dia mengatakan seharusnya regulator melakukan pengawasan agar pegawai bank tidak berkolusi dengan klien untuk menghindari pajak.

Seperti yang dilansir South China Morning Post pada 7 Oktober 2017, fokus investigasi internal bank adalah apakah mereka telah memeriksa sumber dana nasabah dengan cermat dan melakukan uji tuntas klien yang tepat.

Karyawan di Guernsey dan bankir di Singapura menandai transfer aset senilai US$ 1,4 miliar, ketika pertama kali diusulkan pada 2015. Mereka mencatat serentetan permintaan yang muncul tiba-tiba dalam rangkaian akun sebelumnya. Transfer tersebut disetujui oleh tim kepatuhan kejahatan Standard Chartered setelah ditinjau ulang.

Regulator dari Guernsey diyakini telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk mewawancarai beberapa dari mereka yang terlibat dalam melaksanakan dan menyetujui transfer tersebut.

Pemeriksaan perusahaan juga diyakini telah memeriksa apakah staf melanggar kode etiknya saat melakukan transfer, dan dipertimbangkan jika waktunya terkait dengan penerapan peraturan pajak CRS yang akan datang di Guernsey.


Transfer Fantastis Sebesar Rp18,9 Triliun Itu Ternyata Milik 81 WNI

Menkeu Optimalkan Sumber Penerimaan Pajak 2017

Ditjen Pajak Siapkan Aplikasi Pembukaan Rahasia Bank