Foto : Ilustrasi (ist)

Transfer Fantastis Sebesar Rp18,9 Triliun Itu Ternyata Milik 81 WNI

Ind | Senin , 09 Oktober 2017 - 23:15 WIB

Publicapos.com- Pihak Regulator keuangan Eropa dan Asia Tengah sedang menyoroti uang nasabah Indonesia sebesar 1,4 Miliar dolar AS atau sekitar Rp18,9 triliun, yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan data aliran dana tersebut diperoleh sejak beberapa bulan yang lalu dari PPATK melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Laporan tersebut, diharapkan menjadi data yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam data yang sudah ditelisik otoritas pajak, terungkap bahwa pemilik aliran dana 1,4 miliar dolar AS, atau setara Rp18,9 triliun itu berjumlah 81 orang, yang seluruhnya masuk dalam kategori wajib pajak pribadi. Artinya, dana tersebut merupakan milik perorangan.

"Terdapat 81 warga negara Indonesia dengan nilai 1,4 miliar dolat AS. Jadi bukan satu orang, tapi jumlahnya 81 orang," kata Ken, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (9/10/2017) malam.

"Dari 81 WNI itu tidak terdapat nama pejabat TNI, Polri, penegak hukum lainnya, dan pejabat negara serta yang berhubungan dengan institusi tersebut," tambah dia.

Dari 81 wajib pajak, 62 orang lainnya tercatat telah mengikuti program amnesti pajak. Adapun sisanya saat ini masih dalam proses investigasi mendalam. "Kami follow up, kami cocokan, apakah sudah ikut tax amnesty atau belum. Apakah sudah memperbaiki SPT atau belum," kata mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan tersebut.

Namun Ken enggan menyebutkan secara rinci siapa saja pemilik dana fantastis tersebut. Sebab, hal ini melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34, dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak. "Dengan tetap memperhatikan pasal 34 dan 21, saya tidak akan sebutkan," tegasnya.

Transferan uang ditujukan ke rekening milik warga negara Indonesia (WNI). Seorang sumber mengungkapkan bahwa StanChart diselidiki setelah karyawan mengajukan pertanyaan awal tahun lalu mengenai waktu transaksi dan apakah sumber dana nasabah telah diperiksa dengan benar.

Uang itu ditransfer ke nasabah Indonesia, yang memiliki hubungan dengan militer pada akhir 2015 sebelum Guernsey mengadopsi sistem Common Reporting Standard (CRS), sebuah kerangka kerja global untuk pertukaran data pajak, pada awal 2016. Guernsey adalah pulau yang berada di bawah pengawasan Inggris.

Di bawah CRS, regulator yurisdiksi yang berbeda secara otomatis akan saling bertukar informasi dengan satu sama lain. Lebih dari 100 yurisdiksi telah mengindikasikan bahwa mereka akan menandatangani standar yang mulai berlaku di Guernsey pada 2016, namun belum berlaku di Singapura dan Hong Kong sampai 2018.

Juli lalu, Standard Chartered mengatakan telah menutup kantornya di Guernsey dan mentransfer semua aset dan layanan fiducia ke Singapura, dengan alasan kebutuhan klien yang berubah.

Otoritas Moneter Singapura, bank sentral negara itu, dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey kemudian mulai menyelidiki rangkaian kejadian tersebut. Sumber itu mengatakan otoritas Perilaku Finansial Inggris, regulator Standard Chartered, mengetahui transfer tersebut, tapi tidak mengkaji ulang secara mendalam.

Sumber juga mengatakan regulator dianggap tidak mengawasi cara proses dan transfer Standard Chartered itu. Dia mengatakan seharusnya regulator melakukan pengawasan agar pegawai bank tidak berkolusi dengan klien untuk menghindari pajak.

Seperti yang dilansir South China Morning Post pada 7 Oktober 2017, fokus investigasi internal bank adalah apakah mereka telah memeriksa sumber dana nasabah dengan cermat dan melakukan uji tuntas klien yang tepat.

Karyawan di Guernsey dan bankir di Singapura menandai transfer aset senilai US$ 1,4 miliar, ketika pertama kali diusulkan pada 2015. Mereka mencatat serentetan permintaan yang muncul tiba-tiba dalam rangkaian akun sebelumnya. Transfer tersebut disetujui oleh tim kepatuhan kejahatan Standard Chartered setelah ditinjau ulang.

Regulator dari Guernsey diyakini telah melakukan perjalanan ke Inggris untuk mewawancarai beberapa dari mereka yang terlibat dalam melaksanakan dan menyetujui transfer tersebut.

Pemeriksaan perusahaan juga diyakini telah memeriksa apakah staf melanggar kode etiknya saat melakukan transfer, dan dipertimbangkan jika waktunya terkait dengan penerapan peraturan pajak CRS yang akan datang di Guernsey.


Siapa Nasabah Indonesia yang Mentransfer Dana Rp18,9 Triliun?

Menkeu Optimalkan Sumber Penerimaan Pajak 2017

Ditjen Pajak Siapkan Aplikasi Pembukaan Rahasia Bank