Foto : Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan. (istimewa)

Penyerangan Kantor Kemendagri Merupakan Bentuk Kejahatan Terhadap Demokrasi

Ind | Kamis , 12 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Publicapos.com- Penyerangan yang dilakukan sekelompok massa di Kantor Kementerian Dalam Negeri di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (11/10/2017) siang kemarin, dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap demokrasi.

"Ini bukan semata-mata pengrusakan kantor, tapi juga pengrusakan terhadap simbolisasi negara. Ini serangan terhadap kehormatan negara. Peristiwa ini merupakan kejahatan dan serangan terhadap demokrasi yang dicoba dijaga dan dipertahankan oleh teman-teman di Kemendagri," kata anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Politikus PDIP ini menyatakan dirinya memahami suasana kebatinan para pengunjuk rasa. Namun meski demikian, dirinya menyebut aksi penyerangan dan pengerusakan tak dapat dibenarkan. Ia pun mengimbau aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan memberi sanksi seberat-beratnya kepada pelaku.

Dia menegaskan peristiwa tersebut harus dipandang sebagai suatu kejahatan serius, agar tidak menjadi preseden menggunakan kekerasan untuk memaksakan keinginan.

"Ini harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum, saya minta kepada jajaran Kepolisian untuk mengusut tuntas dan memberikan sanksi seberat-beratnya," ujar dia.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Kantor Kementerian Dalam Negeri di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (11/10/2017) siang kemarin. Massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, berbuat onar dengan merusak sejumlah fasilitas kantor. Mereka adalah pendukung Calon Bupati Tolikara John Tabo-Barnabas Weya di Pilkada 2017.

Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 30 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi. Mereka menuntut Mendagri mengesahkan John Tabo-Barnabas Weya.

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa yang menamakan diri Barisan Merah Putih Tolikara dijadwalkan bertemu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soemarsono. Pertemuan direncanakan untuk membahas sengketa Pilkada 2017 di Tolikara, Papua.

Namun massa menolak, dan meminta langsung dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, saat itu Tjahjo tidak berada di kantor. Sejumlah orang yang hendak diterima oleh Dirjen kembali lagi kepada massa yang berada di luar gedung Kemendagri sambil berteriak.

Teriakan itu kemudian memprovokasi massa merangsek ke dalam gedung. Sontak, massa masuk ke dalam area Kantor Kemendagri. Mereka membawa batu dan melemparkannya secara asal-asalan.

"Mereka protes putusan MK. Singkatnya, si A lawan si B bersengketa, akhirnya ke MK, MK putusan sikapnya final. Ketika MK putus A, dia minta B disahkan, Mendagri pasti akan SK-kan putusan MK. Ini contoh kongkrit ketidaksiapan dalam Pilkada, tidak siap menang dan kalah," kata Soemarsono.

"Tadi memang mereka mau diterima untuk berbicara baik-baik, tapi mereka malah tiba-tiba mengamuk. Ada empat mobil, satu bus, rusak. Kaca beberapa gedung pecah, lalu beberapa pot bunga pecah. Satu kamera wartawan juga rusak karena kena batu," papar Soemarsono.

Puluhan orang dari Tolikara ini disebut telah berada di Jakarta sejak dua bulan terakhir untuk menuntut pengesahan John Tabo-Barnabas Weya sebagai Bupati Terpilih hasil Pilkada Tolikara.
 


HNW: Tak Cuma Anies, Jokowi dan Megawati Juga Gunakan kata `Pribumi`

Anies Baswedan Jelaskan Soal Istilah `Pribumi`

Pidato `Pribumi` Anies Baswedan yang Memancing Reaksi Warganet

Menag: Isi Pancasila Semuanya Adalah Nilai-Nilai Agama