Foto : Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. (istimewa)

Bentuk Densus Tipikor Polri Butuh Biaya Rp2,6 Triliun, Begini Rinciannya

Ind | Jumat , 13 Oktober 2017 - 07:56 WIB

Publicapos.com- Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan, total anggaran untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri mencapai sekitar Rp2,6 triliun.

Tito merinci, anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp786 miliar, belanja barang sekitar Rp359 miliar dan belanja modal Rp1,55 triliun.

"Termasuk pembentukan sistem dan kantor, pengadaan alat-alat untuk lidik, surveillance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya menjadi lebih kurang Rp2,6 triliun," papar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).

Ia menambahkan, Densus Tipikor nantinya akan dipimpin seorang perwira berpangkat Inspektur Jenderal. Selain itu, Tito menyatakan kedudukan kepala Densus Tipikor akan berada langsung di bawah kendali Kapolri.

Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas). "Jumlah kebutuhan personel sebanyak 3.560 personel. Ini bisa kami penuhi dari personel yang ada," ucap Kapolri.

Terkait pembentukan Densus Tipikor ini, Tito mengatakan Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bahkan, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyatakan sudah menyampaikan pembentukan Densus itu ke Presiden RI Joko Widodo dalam rapat paripurna pemerintah dua bulan lalu. Kala itu, kata Tito, Jokowi meminta konsep Densus Tipikor Polri dipaparkan dalam rapat kabinet terbatas selanjutnya.

"Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Bapak presiden untuk menyampaikan paparan dalam ratas yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga. Ini sedang kami tunggu waktunya," ujar Tito.


Harapan KPK Kepada Gubernur DKI Jakarta yang Baru

Komisi III DPR RI Peringatkan Polri, Insiden Blora Jangan Terulang

Penyerangan Kantor Kemendagri Merupakan Bentuk Kejahatan Terhadap Demokrasi