Foto : Indah Ein Fajarwati, Ketua BEM FK UNIPA didampingi jajaran pengurus BEM melaporkan perkara tersebut pada LBH Jakarta, Jumat (13/10/2017). (Istimewa)

Pemerintah dan Rektor UNIPA Lalai, 102 Calon Dokter dari Universitas Papua Putus Kuliah

Mth | Jumat , 13 Oktober 2017 - 18:00 WIB

Publicapos.com – LBH Jakarta mendesak pemerintah dan Universitas Papua (UNIPA) untuk segera melaksanakan kembali program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran UNIPA yang berhenti sejak tahun 2016. Sebab, sejumlah 102 calon dokter dari universitas tersebut kini terlantar dan putus kuliah. 
 
Kejadian tersebut bukan dari kelalain mahasiswa UNIPA, melainkan dari akibat kelalaian pemerintah dan Rektor UNIPA dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana operasional pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.
 
Indah Ein Fajarwati, Ketua BEM FK UNIPA, mewakili seluruh mahasiswa yang putus kuliah menceritakan, masalah timbul sejak bulan Oktober 2016 karena Rektor UNIPA secara tiba-tiba menghentikan kegiatan perkuliahan dengan alasan tidak ada anggaran.
 
Para mahasiswa yang masih berada pada semester 1, 3, dan 5 sejak saat itu terlantar. Kuliah darurat sempat dilaksanakan oleh Dekan FK UNIPA dengan meminta pertolongan dokter-dokter Puskesmas dan Rumah Sakit Umum yang sedang bertugas di Papua Barat, tetapi hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan.
 
“Sejak saat itu, selama 2 tahun ke belakang sampai hari ini, kami terpaksa datang ke Jakarta untuk mengadukan permasalahan yang kami alami kepada berbagai pihak, mulai dari Rektorat UNIPA, FK UI, DPRD Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Badan Pemeriksa Keuangan Pusat RI, hingga Komnas HAM RI. Sayangnya hingga hari ini sama sekali tidak ada tindak lanjut yang berarti, perkuliahan di UNIPA masih belum berlangsung permanen. Kami kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan nasib putra-putri Papua,” ujar Indah saat menyampaikan problem tersebut pada LBH.
 
Sejak pengaduan kepada berbagai pihak dilakukan, anggaran sempat dicairkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi karena koordinasi antar berbagai pihak tampak tidak maksimal. 
 
Lanjut, Indah mengurai secara kronologis. Pada 3 Januari 2017 lalu, atas kesepakatan pertemuan Menristekdikti dengan FK UNIPA pada 21 Desember 2016 berjanji akan melangsungkan kuliah, tetapi kuliah ternyata masih tertunda dengan alasan tidak ada biaya operasional. 
 
Kemudian dilanjutkan 26 Maret – 29 April 2017. Dia bersyukur, kuliah sempat berlangsung. Namun hanya satu bulan saja atas kesepakatan UNIPA dengan Kemendagri, Kemenristekdikti, dan Peprov Papua Barat, tetapi kemudian terhenti kembali tanpa alasan jelas.
 
Derita mahasiswa kedokteran UNIPA belum berakhir, kata Indah, 18 Agustus 2017 lalu, ada kesepakatan kerjasama UNIPA dengan Pemprov Papua Barat. Hasilnya kuliah akan dimulai kembali 25 Juli 2017. Tapi janji itu berujung pada penundaan dengan alasan masih akan melakukan koordinasi anggaran.
 
Janji yang dibuat antara UNIPA dengan Pemprov Papua itu September 2017, bakal memulai aktivitas perkuliahan. Namun hingga masuk bulan Oktober 2017 ini, terang Indah belum juga ada kabar kejelasan bagaimana niatan pihak UNIPA dan Pemrov Papua merealisasikan janji tersebut.
 
Sementara itu, Alldo Fellix Januardy, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi mahasiswa FK UNIPA menyatakan, Kemenristekdikti harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Aturan tersebut juga menyatakan dana operasional pendidikan tinggi wajib disediakan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. “Lambatnya sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini adalah bentuk pelanggaran hukum,” tegas Alldo.
 
Alldo menambahkan, Ada ketimpangan akses pendidikan tinggi yang nyata di Papua Barat. Padahal, hak setiap warga negara atas pendidikan telah dijamin oleh hukum berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2005. Instrumen HAM mewajibkan pemerintah untuk mendorong pemerataan akses pendidikan bagi setiap orang, termasuk bagi masyarakat Papua. “Putra-putri Papua juga berhak untuk meraih cita-citanya untuk menjadi dokter,” tambahnya.
 
LBH Jakarta telah mengirimkan surat pengaduan kepada Prof. Mohamad Nasir, selaku Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi RI, untuk menuntaskan kasus yang terjadi di FK UNIPA. 
 
“Dalam surat pengaduan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah wajib merespon maksimal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau kami akan mendampingi mahasiswa FK UNIPA menempuh berbagai upaya hukum,” tutup Alldo.
 


Menristekdikti: Korelasi Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha Sangat Penting

Kementerian Agama Gelontorkan Dana Rp 4 Miliar untuk Lembaga Kemahasiswaan

Rektor IAIN Metro Lampung: Ketrampilan Memimpin dan Mengelola Organisasi Perlu!

Sastro Ngatawi: Mahasiswa Kreator dan Inovator Peradaban