Foto : Peneliti Utama Pusat Penelitian Badan Keahlihan DPR RI, Ujianto Singgih. (dokumentasi)

Ujianto Singgih: Tantangan Pasangan Gubernur Anis-Sandi Cukup Banyak

kis | Rabu , 18 Oktober 2017 - 12:31 WIB

Publicapos.com - Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno benar-benar menghadapi tantangan cukup banyak dan berat. 
 
Hal tersebut disampaikan Peneliti Utama Pusat Penelitian Badan Keahlihan DPR RI, Ujianto Singgih pada redaksi Publicapos.com, Rabu (18/10/2017). 
 
Singgih menjelaskan,diantaranya tantangan bagi Anies-Sandi adalah problem demografi. Persoalan demografi berkaitan dengan semakin tingginya kepadatan penduduk dan kesenjangan sosial yang semakin dalam. 
 
"Kepadatan penduduk itu bisa berdampak besar pada kesenjangan sosial yang kemudian juga memunculkan permukiman-permukimn kumuh serta sektor informal. Akibatnya merampas ruang-ruang publik yang harus segera dikendalikan," paparnya. 
 
Pakar Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan itu menambahkan, problem lain yang cukup berat adalah program 0 persen down payment (DP) rumah yang didengungkan saat kampanye. Sementara backlog atau indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di Jakarta saat ini mencapai 1,3 juta unit rumah.
 
Terkait dengan pemukiman kumuh, kata Singgih, perlu dipertimbangkan dengan matang solusinya. Misalkan relokasi ke rusunawa. Sebab, pemerintah sebelumnya yang memindahkan warga ke rusunawa terkendala masalah gagal bayar sewa yang jumlahnya fantastis mencapai 32 milyar tunggakannya.
 
Permukiman bagi masyarakat miskin kota bukan saja masalah tempat tinggal, ulas Singgih. Tetapi juga tempat penghidupan. Biasanya uang yang diperoleh selalu habis untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga tidak ada uang yang dialokasikan untuk membayar sewa. Akibatnya, mereka yang sudah disegel unit rusenawanya tidak bisa kembali ke rumah tinggalnya semula, sebagian diantaranya kembali ke kampunghalamannya, terusir. 
 
"Semoga ini tidak terjadi lagi di gubernur baru dKI Jakarta yang mengusung tagline, Jakarta untuk semua, Jakarta untuk siapa saja," ungkapnya penuh harap. 
 
Singgih membeberkan, masalah pengendalian permukiman kumuh sesngguhnya sebetulnya telah diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan Permukiman  Pasal 94 yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
"Bahkan untuk masyarakat yang sangat miskin atau jompo berhak untuk tinggal di rumah Negara yang disediakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 21. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan kenyamanan bermukim di Jakarta," pungkasnya.
  


Dinobatkan Sebagai Wisata Selam, Gourlay: Indonesia Terbaik Wisata Bawah Laut

Larangan Sepeda Motor di Sudirman-Thamrin Bakal Dicabut

Ayo Dongeng Indonesia, Andien: Imajinasi Setiap Anak Berbeda-Beda

Mahfud MD: Alhamdulillah Presiden Akan Berikan Gelar Pahlawan Kepada Lafran Pane