Foto : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (Istimewa)

Setya Novanto Mangkir dari Panggilan KPK Lagi, Ada Apa?

kis  | Senin , 30 Oktober 2017 - 14:59 WIB

Publicapos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto lagi-lagi tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus korupsi e-KTP, Senin ini (30/10/2017).
 
Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan, kliennya tak bisa memenuhi panggilan sebagai saksi lantaran ada tugas negara yang tak bisa ditinggalkan. 
 
"Tidak hadir, beliau ada kegiatan negara sebagai ketua DPR. Beliau kan setingkat dengan Presiden RI. Jadi beliau ada kegiatan negara," kata Fredrich sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Senin (30/10).
 
Ketua Umum Partai Golkar itu sedianya bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.
 
Fredrich memastikan, Setnov sudah berkirim surat ke KPK mengenai ketidakhadirannya pada pemeriksaan hari ini. Surat dari kliennya tersebut, kata Fredrich sudah dilayangkan ke KPK pagi tadi. 
 
"Sudah kirim surat resmi tadi pagi. Resmi dari kesetjenan DPR, sudah kirim surat," tuturnya. 
 
Fredrich tak merinci kegiatan negara yang tengah dilakukan Setnov, sehingga tak bisa memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah. Dia pun meminta semua pihak menghormati posisi Setnov. 
 
"Saya rasa semua pihak harus menghormati. Beliau kan lagi ada tugas negara," tuturnya. 
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan Setnov sudah mengirim surat pemberitahuan bahwa dirinya tak bisa memenuhi pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Surat dikirim oleh Setnov selaku Ketua DPR. 
 
"Ada surat surat dari Setya Novanto dengan Kop sebagai Ketua DPR," kata Febri saat dikonfirmasi terpisah. 
 
Febri menuturkan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Setnov sedang melakukan kunjungan ke konstituen di daerah pemilihan selama masa reses DPR. Dalam surat itu, Setnov mengaku belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. 
 
"Karena kesibukan sebagai ketua DPR RI dan kegiatan kunjungan ke konstituen di daerah pemilihan selama masa reses, maka panggilan belum dapat dipenuhi," ujarnya


Bupati Bandung Barat Abu Bakar Dijebloskan ke Rutan Guntur

KPK akan Pelajari Putusan Praperadilan Terkait Kasus korupsi Bank Century

Kapolda NTB Terpilih Jadi Deputi Penindakan KPK

Terima Suap 300 hingga 350 Juta, 38 Anggota DPRD Sumut Resmi Jadi Tersangka Korupsi