Foto : Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Istimewa)

Revisi UU Ormas, SBY Tekankan Empat Point Berikut!

kis  | Senin , 30 Oktober 2017 - 15:55 WIB

Publicapos.com - Partai Demokrat menekankan empat poin dalam usulan revisi Undang-Undang Ormas tahun 2017. Poin pertama berkaitan dengan paradigma yang digunakan Pemerintah atau negara dalam memandang keberadaan ormas di Indonesia.
 
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberi keterangan pers sebelum rapat internal DPP Partai Demokrat pada Senin (30/10).
 
Menurut SBY, cara negara memandang ormas menentukan rumusan terhadap UU Ormas. Jika negara  menganut paradigma bahwa Ormas merupakan mitra, komponen dan partner untuk negara atau Pemerintah, maka sesuai dengan tujuan kemitraan yakni untuk menjalankan kehidupan bernegara yang baik.
 
"Karena itu, Ormas tidak tepat kalau diposisikan sebagai ancaman semata terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat," ujar SBY. 
 
Namun demikian, SBY berpendapat memang sudah seharusnya UU Ormas mengatur ormas dan negara pun mempunyai hak mengatur siapapun di negara ini termasuk ormas. Termasuk didalamnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ormas.
 
SBY melanjutkan, begitu pun jika negara ingin menerbitkan sebuah undang-undang yang arahnya negara menertibkan kelompok atau organisasi yang mengancam keamanana negara dan mengancam kehidupan masyarakat maka dapat dimasukan dalam Undang-undang Terorisme. Akan tetapi, sanksi tersebut diketahui sudah masuk dalam UU Ormas saat ini.
 
"Maka Partai Demokrat berpendapat, jika presiden ingin menuangkan seperti dalam UU ormas. Demokrat mengingatkan rumusan itu harus tepat, relevan, dan kontekstual," kata SBY
 
Sementara cakupan kedua berkaitan dengan pasal-pasal setidaknya tiga poin yang ditekankan yakni Pertama, sanksi kepada ormas, tingkat ancaman hukuman, dan pasar pembubaran ormas. SBY kembali mengingatkan, agar dalam penetapan ormas melanggar atau tidak, tidak boleh dilakukan sepihak.
 
"Tidak boleh dalam menetapkan ormas A atau ormas B bertentangan dengan Pancasila secara sepihak apalagi kalau sifatnya politis bukan hukum atau legal," kata SBY.
 
Begitu pun, tingkat ancaman hukuman dan siapa yang patut menerima hukuman tersebut. SBY meminta agar saksi atau hukuman itu tidak boleh melampaui batas dan tidak adil seperti di UU Ormas saat ini. Sebab sanksi ormas mengatur tak hanya pengurus tetapi juga hingga anggota ormas di seluruh Indonesia.
 
"Jangan sampai ada rumusan UU yang bersalah pengurusnya kemudian dibubarkan dan semua anggota kena hukuman. Kalau ancaman hukuman seumur hidup bayangkan. dia tdk tahu menahu menjadi anggota tapu tiba-tiba di penjara seumur Ini tentu sangat tidak adil," kata SBY.
 
Terakhir, Partai Demokrat juga berpendapat terkair pembubaran ormas tetap dibutuhkan proses hukum yang akuntabel. Sehingga jika proses hukum dianggap terlalu lama sehingga ditiadakan di UU Ormas saat ini, dalam revisi nanti tetap ada namun dipersingkat waktunya.
 
"UU yang kita buat bisa disederhanakan bisa dipercepat waktunya tapi tak boleh hilangkan akuntabilitas penegak hukumnya," ujarnya.


Nonton Film Wage, cak Imin: Ini cocok Untuk Ditoton Kids Zaman Now

Ratusan Mahasiswa Minta Cak Imin Jadi Pemimpin Indonesia

Cak Imin: Generasi Milenial Dapat Jadi Pahlawan Perangi Hoax dan Radikalisme

Sarungan, Cak Imin Jalan Sehat dengan 50 Ribu Santri