Foto : Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq

Rapat Dengan Ombudsman, JPPI Akan Perkuat Pencegahan Pungli Pendidikan

rhr | Rabu , 01 November 2017 - 12:12 WIB

Publicapos.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendatangi panggilan Ombudsman RI, perihal rapat koordinasi dan audiensi soal pungutan liar (Pungli) pendidikan. Rapat digelar di ruang sidang kantor Ombudsman RI lantai 6 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Kedatangan JPPI yang disambut langsung oleh Bidang Pelayanan Pendidikan Ombudsman RI ini, membahas soal maraknya kasus pungli pendidikan seperti kasus PPBD 2017, Ujian Nasional (UN) dan sejumlah kasus pungutan di Sekolah.

Dalam sambutannya, Asisten Layanan Pendidikan Ombudsman RI, Shobirin menyampaikan apresiasi kepada JPPI yang saat ini masih fokus mengawal isu pendidikan, khususnya advokasi kasus pungli di pendidikan dan komitmen ingin desak pemerintah wujudkan akses pendidikan 12 tahun berkualitas dan merata.

"Kami mengapresiasi langkah JPPI, sebagai lembaga pemantau pendidikan. Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum perkuat gerakan untuk mencegah praktik pungli di pendidikan," ujar Shobirin.

Soal pencegahan pungli, Shobirin menyebut, Ombudsman akan fokus pada sosialisasi tindakan pencegahan, dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan gerakan ini, termasuk JPPI yang konsen di pemantauan pendidikan.

"Kami berharap, JPPI bisa lebih intens koordinasi dengan Ombudsman, apabila menemukan temuan kasus pungli. Soal gerakan pencegahan, ke depan kita akan bekerjasama agar pencegahan pungli pendidikan bisa hentikan dan untuk mewujudkan apa yang disebut sekolah anti pungli," imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq menyampaikan, marakanya kasus pungli itu akibat dari pihak sekolah yang mengabaikan peraturan, dalam hal ini permendikbud 17 dan permendikbud 75. Akhirnya, kasus serupa masih terjadi dimana-mana.

"Kami mengapresiasi langkah Ombudsman yang dengan cepat lalukan tindakan terhadap kasus pungli di beberapa daerah. Ombudsman juga harus mengkaji ulang Permendikbud 75, karena masih banyak pungli yang dilakukan sekolah. Makanya kami pernah minta Mendikbud untuk merevisi Perewndikbud 75 tersebut," ujar Nailul. (rhr)