Foto : Kuasa Hukum Setnov (Diambil dari Detik.com)

Pengacara Setnov Akan tuntut KPK Ke Pengadilan HAM Internasional, Begini Kritik Pakar Hukum

mth | Sabtu , 18 November 2017 - 15:47 WIB

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi berencana melaporkan penahanan Kliennya ke Pengaddilan HAM Internasional. Fedrich mengkritik penahanan Setya Novanto sebagai pelanggaran HAM.
 
 
"Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional yang di mana jelas, saya sudah lihat caranya kerja begini. Kami sudah merencanakan kita akan menuntut di pengadilan HAM internasional. Jadi saya persiapkan dalam waktu segera," tuturnya.
 
Fredrich juga menolak menandatangani surat penahanan yang ditunjukkan oleh penyidik KPK. Penolakan itu dilakukan karena, menurutnya, tak ada alasan hukum.
 
 
"Kan mereka maksa supaya kita menandatangani dan kita menolak. Jadi sekarang menyatakan sudah itu kan sepihak mereka, kita tidak pernah dalam hal ini menerima karena itu ada pelanggaran HAM dan tidak ada alasan hukum," ucap dia.
 
Fredrich sempat berdebat dengan penyidik KPK atas penahanan ini. Dia mempertanyakan alasan hukum atas penahanan Novanto.
 
"Saya tanya sama penyidik, 'Hak apa Saudara menahan klien saya?' (Dijawab) 'Saya kan punya kuasa.' Lo, saya tanya, 'UU nomor berapa?' Saya tanya, 'Sekarang UU Hukum Acara Pidana Tahun 81 apakah berlaku untuk KPK?' (Dijawab) 'Berlaku'. 'La, tolong sebutkan, saya kok saya cari-cari nggak ketemu yang bisa menahan orang dalam (kondisi) belum diperiksa dan langsung ditahan dan keadaan sakit cukup serius?'. Nggak bisa jawab. 'Ya, pokoknya saya punya kuasa.' Ini jawaban penyidik KPK," bebernya.
 
Sementara itu rencana Fredrich melaporkan penahanan Setyaa Novanto sebaagai pelanggaran HAM dikritik oleh pakar hukum Pidana. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai hal itu tidak tepat. 
 
"Sebentar, Komnas HAM belum bergerak kok ngapain, kalau ada pelanggaran HAM kan dia yang turun. Kedua, ini penegakan hukum kok, gimana ceritanya," kata Romli setelah mengisi seminar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (18/11/2017).
 
 
Romli menambahkan, bila mengacu pada UU Hak Asasi Manusia, penahanan Novanto bukan persoalan HAM, melainkan urusan negara kepada rakyatnya. 
 
"Kalau baca UU HAM bukan urusan ini. Tapi urusan negara pada rakyat," imbuh Romli. 
 
Selain itu, Romli merasa KPK tidak perlu menahan Novanto selama 20 hari di rumah sakit. Menurutnya, itu akan merugikan KPK dalam melakukan pemeriksaan. 
 
"Sebenarnya nggak perlu (ditahan) awasi 24 jam dari polisi dan KPK saja cukup kan boleh saja diawasi. Malah merugikan, begitu ditahan batas waktu 20 hari berlaku, kalau dia terus sakit bagaimana? Nggak bangun-bangun, rugi dong batas waktu habis harus dibebaskan," jelasnya. 
 
 
Sebelumnya diberitakan, penahanan Novanto dalam kondisi sakit dikritik Fredich dan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Fredrich menolak menandatangani surat penahanan yang ditunjukkan penyidik KPK.
 
"Kemudian juga dalam keadaan sakit cukup serius. Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional yang di mana jelas, saya sudah lihat caranya kerja begini. Kami sudah merencanakan kita akan menuntut di pengadilan HAM internasional. Jadi saya persiapkan dalam waktu segera," tuturnya di RSCM Kencana, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (17/11). 


Supir Setya Novanto Dianggap Lalai, Kini Menjadi Tersangka

Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka Kasus E-KTP

KPK Panggil Mantan Pejabat BPPN Terkait BLBI