Foto : Koordinator Advokasi JPPI, Nailul Faruq,

JPPI: Distribusi Guru Harus Dilakukan Secara Terbuka dan Merata

rhr | Kamis , 23 November 2017 - 20:43 WIB

Publicapos.com - Pemerintah akan melakukan redistribusi guru menuai pro dan kontra. Salah satunya berkaitan dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda pemberian tunjangan profesi bagi guru yang menolak kebijakan redistribusi.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa pemerataan guru dan pemerataan kualitas adalah sebuah keniscayaan dan kita tahu ada banyak di daerah daerah kekurangan guru yang berkualitas.

"Menurut kami, redistribusi tidak ada kaitannya dengan tunjangan. Redistribusi itu bagus untuk pemerataan kualitas pendidikan khususnya di 3T. Tapi jangan sampai tunda tunjangan, itu hak guru," kata Koordinator Advokasi JPPI, Nailul Faruq, Rabu (23/11/2017).

Jika menunda tunjangan karena tak mau redistribusi, sambungnya, itu sama halnya Kemdikbud bikin masalah baru. Sistem zonasi memang harus dilakukan, salah satunya dengan pemerataan guru, khususnya di daerah tertinggal (3T) yang masih kekurangan guru.

"Redistribusi harus dilakukan oleh pemerintah secara merata, terbuka, transparan berdasarkan data kebutuhan dan tepat sasaran. Guru juga harus mau dan siap ditempatkan dimana saja untuk pemerataan kualitas," jelasnya.

Seperti, guru yang mengajar di sekolah unggulan bisa di redistribusi ke sekolah non unggulan (kurang berprestasi) sehingga harapannya sekolah itu bisa merata dalam hal kualitas.

"Profesi guru harus siap di redistribusi atau dipindah tugas, pemindahan tempat tugas merupakan salah satu konsekuensi dari profesi guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara pembiayaan di gaji oleh negara," bebernya.

JPPI meminya, pemerintah harus fokus terhadap peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, jangan lagi ada sekolah yang tertertinggal prestasinya. Jadi, upaya redistribusi guru menjadi salah satu langkah kongkrit untuk pemerataan kualitas pendidikan. (rhr)


Rapat Dengan Ombudsman, JPPI Akan Perkuat Pencegahan Pungli Pendidikan