Foto : M Mufid Syakhlani Pascasarjana STAINU Jakarta / Peneliti Publica Institut

Menuju Hubungan Ideal antara Agama dan Negara di Indonesia

mufid | Minggu , 18 Desember 2016 - 18:45 WIB

Arah kebijakan politik kenegaraan dalam UUD-NRI Tahun 1945 memiliki kecenderungan inklusif dan aspiratif. Sejak era reformasi, arah kebijakan politik kenegaraan tidak lagi berdasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999– 2004 yang ditetapkan MPR-RI, tetapi berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Walaupun demikian, spirit keterbukaan kebijakan tetap berjalan dan bahkan lebih aspiratif. Pembaruan materi hukum dilakukan menjaga prinsip perlindungan dan pemeliharaan terhadap hak asasi manusia serta menegakkan keadilan bagi warga masyarakat Indonesia.
 
Dalam kerangka sistem tata kenegaraan, tipologi dinamis-dialektis atau simbiotik dapat dianggap sebagai tipologi ideal. Norma agama diterapkan secara bertahap dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat. Norma agama Islam dan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Empat prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah). Kemaslahatan atau kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum bagi rakyatnya (tashārruf al-imām ala ar-rā’iyah manutun bi al-maslahah).
 
Untuk menjaga kemaslahatan umum tersebut, Alwi Shihab menegaskan perlunya memelihara toleransi dan kerukunan beragama sebagai budaya warga masyarakat yang sudah mengakar sebagaimana juga telah dijadikan spirit Pancasila dan UUD-NRI 1945. Kepentingan kemaslahatan warga masyarakat juga telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi’i, pendiri madzhab syafi’i, yang memutuskan masalah hukum agama berdasarkan kondisi budaya warga masyarakat dengan mengeluarkan fatwa qaul qadim ketika tinggal di Irak dan qaul jadid ketika tinggal di Mesir.
 
Hubungan yang ideal antara norma agama dan Pancasila juga dibangun Jamm’iyah Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Pancasila sebagai asas, sedangkan Islam sebagai akidahnya. Dalam hal ini, hubungan antara akidah dengan asas dipisahkan sebagai simbol adanya keseimbangan hubungan yang dinamis tetapi tidak ada pemisahan antara keduanya. Rumusan tersebut ditetapkan oleh KH Ahmad Siddiq, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika Muktamar NU di Situbondo Jawa Timur Tahun 1984. Hubungan agama dan negara yang ideal tersebut juga digambarkan dalam firman Allah yang menjelaskan masalah kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamalkan secara substantif, bukan dipahami literalistik (QS. al-Ma’idah [5]: 3) dan (QS. al-Baqarah [2]: 208). 
 
Dalam ayat tersebut, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, tetapi justru mendorong pemahaman dan pengamalan agama secara substantif serta pembangunan kemaslahatan hidup warga masyarakat. Arah kebijakan politik kenegaraan juga menghendaki pelembagaan norma-norma agama secara substantif, bukan formalistik. Dengan berpijak pada substansinya, norma agama Islam akan selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu (al-Islām sālih li kulli zamān wa makān). Dalam pemikiran Gus Dur, tidak ada alasan normatif dan rasional untuk mendirikan negara Islam. Bahkan ayat al-Qur’an yang sering dijadikan dalil dalam mewajibkan penegakkan khilafah Islamiyah ternyata tidak seperti kebanyakan paham selama ini (Q.S. al-Ma’idah [5]: 44).
 
Sejarah penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah dimana Nabi Muhammad saw. juga menggambarkan kewajiban mengamalkan norma agama Islam secara substantif, inklusif dan aspiratif dalam kehidupan negara, bukan formalistik. Walaupun ada upaya untuk menghapus simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dalam naskah tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat dijalankan sebagaimana mestinya pada waktu itu. Dengan berdasarkan fakta sejarah tersebut, tidak ada asalan yang dapat dibenarkan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia sebagaimana tuntutan HTI, MMI dan LJ, karena norma agama Islam telah berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya dalam wadah Ideologi Pancasila. Bahkan negara telah menjamin dan melindungi serta mendukung tiap-tiap pemeluk agama (Islam) untuk melaksanakan ajaran agamanya.
 
Ibn Taimiyah juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan imam atau pemimpin negara lebih dari satu. Dengan fatwa tersebut, ia berarti tidak mewajibkan pendirian Negara Islam sebagaimana sistem khilafah Islamiyah versi HTI. Namun, fatwa Ibnu Taimiyah tersebut tidak digunakan oleh mereka.  Paham keagamaan Ibnu Taimiyah itu justru dianut oleh para ulama pendiri negara Indonesia yang tidak hanya berhasil merumuskan Pancasila –yang bernuansa religius- sebagai asas tunggal dalam membangun NKRI, tetapi juga telah berhasil melawan kolonial Belanda dengan dikeluarkannya resolusi Jihad dan berhasil melawan para pemberontak yang hendak merongrong ideologi Pancasila.
 
Keberhasilan para ulama pendiri negara tersebut juga memancar dari sinar nilai-nilai luhur norma agama Islam yang dibawa Nabi saw. Philip K Hitti dalam bukunya yang berjudul History of The Arabs menjelaskan bahwa Nabi saw dalam waktu singkat telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip universal dan inklusif untuk membentuk suatu negara bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, mampu membangun berbagai kota yang dikemudian hari menjadi pusat peradaban dunia, serta membawa kitab suci yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan akidah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi saw mampu membangun tali persaudaraan sesama warga negara dan bangsa di Madinah berdasarkan Piagam Madinah.
 
Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, yaitu Pertama, norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius. Kedua, negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar Negara. dan negara membangun landasannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.
 
Penulis : M Mufid Syakhlani Pascasarjana STAINU Jakarta / Peneliti Publica Institut


Menjangkau yang Belum Terlayani

Kenapa Ansor-Banser yang Dimusuhi?

Menyoal Pembangunan dan Keadilan Agraria

Berjibun Kritik Terhadap NU, Bikin NU Besar