Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dinilai layak mendampingi Joko Widodo (Jokowi) menjadi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilihan Presid
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi melaporkan Hakim Cepi Iskandar ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung, Kamis (5/10/2017) kemarin. Hakim Cepi dilaporkan karena putusannnya di sidang praperadila
Cak Imin, sapaan akrab A Muhaimi Iskandar, dinilai sebagai figure yang memahami konsep religius dan nasionalis. Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merupakan tokoh nasional yang
Penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Sosiologi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya kepada ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, (3/10/2017), menuai pro da
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menjadi tokoh kelima yang mendapat gelar kehormatan doktor honoris causa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Putusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto tak dapat diintervensi. Putusan tersebut menjadi tanggung jawab mutlak dari hakim yang memutus perkara.
Pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan ketua DPR RI Setya Novanto cacat hukum.
Hakim tunggal Cepi Iskandar menilai surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 menjadi tidak sah setelah permohonan praperadilan Setya Novanto dikabulkan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif memastikan pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menangani kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), meskipun hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku akan menghormati putusan sidang praperadilan atas gugatan yang diajukan Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektron