Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilaporkan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Mantan Ketua KPK jilid III, Abraham Samad mengajak seluruh pimpinan KPK agar memiliki sensitivitas untuk selalu mendukung KPK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahan terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit tidak diatur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas menanggapi soal permintaan konsultasi rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. Menurut Jokowi, seluruh aktivitas Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK bukan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memperingatkan kepada calon, atau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk tidak terjebak dalam kasus korupsi. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada hari Senin (11/9/2017) ini.Sedianya, Novanto akan digarap per
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak akan membiarkan upaya-upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saran pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat disesalkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Apalagi, usulan itu datang dari salah satu anggota Panitia
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berbicara saol wacana pembekuan sementara KPK yang disampaikan politikus PDIP Henry Yosodiningrat. JK mengatakan, pemerintah tetap ingin mempertahankan keberadaan Komi