Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilaporkan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik (KTP-e).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto lagi-lagi tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus korupsi e-KTP, Senin ini (30/10/2017).
Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik, Jhon Halasan Butar Butar, dipromosikan menjadi hakim tinggi.
Setya Novanto (Setnov) sedianya dipanggil sebagai saksi dalam persidangan perkara kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (20/10/2017). Namun alih-alih hadir sebagai saksi, Setnov justru datang ke ac
Ketua DPR RI Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan Validasi pendaftaran nomor kartu SIM pelanggan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Terhitung mulai 31 Oktober 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan Validasi pendaftaran nomor kartu SIM pelanggan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan menelusuri info yang menyebut bahwa Johannes Marliem memberikan sebuah jam tangan seharga Rp1,8 miliar kepada seorang