Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilaporkan kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Putusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto tak dapat diintervensi. Putusan tersebut menjadi tanggung jawab mutlak dari hakim yang memutus perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membawa sekitar 200 bukti dokumen pada lanjutan sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-ktp. Setya Novanto masih memiliki hak untuk mengajukan sidang praperadilan berdasarkan prinsip hukum pidana praduga tak bersalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPR RI, Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, untuk dipe
Barisan Pemuda-Mahasiswa Nusa Tenggara Timur menegaskan, Golkar harus mengembalikan citranya dengan memilih pemimpin yang mengedepankan integritas, memiliki kredibilitas dan mampu mengutamakan kepenti