Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menuai kritik dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Partai Demokrat menekankan empat poin dalam usulan revisi Undang-Undang Ormas tahun 2017. Poin pertama berkaitan dengan paradigma yang digunakan Pemerintah atau negara dalam memandang keberadaan ormas
Pembangunan yang dibiayai dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), telah berhasil mentransformasi infra struktur kelembagaan PTKIN (UIN, IAIN dan STAIN) dengan cukup memadahi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disepakati oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah sesuai konstitusi.
Dalam tiga tahun berjalannya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mengukir banyak prestasi gemilang, di antaranya yang paling menonjol adalah perolehan emas di Olimpiade 2016 dan reformas
Sejumlah ormas Islam akan menggelar aksi menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa
Sebagai bentuk dukungan atas perubahan Perppu organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi UU Ormas, ribuan santri membubuhkan tanda tangannya di bentangan kain putih.
Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif karena justru dalam penyusunannya dibuat secara demokratis.
Tidak terima dilaporkan ke Bareskrim Polri, Eggi Sudjana lewat pengacarnya balik melaporkan orang-orang yang melaporkannya ke polisi. Pengacara Eggi, Arvid Saktyo mengatakan, laporan dibuat karena Egg