Partai Demokrat menekankan empat poin dalam usulan revisi Undang-Undang Ormas tahun 2017. Poin pertama berkaitan dengan paradigma yang digunakan Pemerintah atau negara dalam memandang keberadaan ormas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disepakati oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat
Pimpinan DPR menjadwalkan Rapat Badan Musyawarah yang dihadiri para pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan untuk membahas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD p
Publicapos.com - Komisi VIII DPR RI mendorong agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Hal ini agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang bera
Publicapos.com - Pakar hukum Prof Syaiful Bakhri menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Antiterorisme terlalu lamban.
Publicapos.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan DPR RI akan menyetujui usulan perubahan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Publicapos.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI mendukung revisi UU No 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) soal komposisi pimpinan DPR RI dan MPR RI kembali ke pola pro
Publicapos.com - Revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi mutlak dilakukan untuk memberikan manfaat besar bagi publik.
Publicapos.com - Wakil Ketua Koordinator Forum Honorer K2 Wilayah Jawa Timur, Misbahul Munir mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui revisi Undang-Undang No 5 Tahu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar diskusi dengan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/12/2016).