Foto : Presiden Joko Widodo

DPR Protes Soal Merah Putih Terbalik di Buku SEA Games, Jokowi Harap Masyarakat Tenang

th | Minggu , 20 Agustus 2017 - 08:09 WIB

Publicapos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menyesalkan kejadian kesalahan fatal dalam cetakan buku panduan SEA Games 2017. Menurutnya kejadian dalam cetakan buku panduan SEA Games 2017 itu adalah kesalahan fatal.

Pemerintah Indonesia menunggu permintaan maaf Pemerintah Malaysia secara resmi mengenai kesalahan tersebut. Dalam buku yang dibagikan saat pembukaan SEA Games di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada Sabtu, 19 Agustus 2017, bendera Indonesia tercetak dengan posisi terbalik.

"Kita menunggu permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia," ujar Jokowi usai menyerahkan sertifikat hak atas tanah di kawasan car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017). 

Namun dia meminta masyarakat jangan bereaksi berlebihan dalam menyikapinya. Dia berharap masyarakat tetap tenang.

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, panitia maupun penanggung jawab SEA Games bukan hanya meminta maaf kepada Indonesia. Namun, kata dia panitia atau penanggungjawab harus menarik semua buku panduan atau souvenir yang mencantumkam bendera Indonesia terbalik.

Secara terpisah Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menilai kejadian itu bentuk kecerobohan yang melukai rasa persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Atas dasar itu dia menyarankan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tidak menerima terlebih dahulu kunjungan Menpora Malaysia Khairy Jamaluddin.

Menurutnya sikap tegas ini diperlukan agar kesalahan yang diperbuat bisa diperbaiki. Selain itu, dia meminta dalam cetak ulang dengan posisi Bendera Merah Mutih yang benar juga harus disertai penjelasan kepada forum SEA Games mengenai adanya kesalahan dalam pemuatan sebelumnya.

"Diplomasi memang kerja sulit karena perlu kecerdasan, ketekunan serta kewaspadaan atau kehati-hatian," ucap Meutya.


Stop Kesalahan Menuliskan Ungkapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia

Menpan targetkan Maluku model akuntabilitas Indonesia Timur

KKP siap mendata 111 pulau terluar Indonesia